Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Ambulans Rujukan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Untuk tertibnya sistem administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan tarif fasilitas pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan ambulans rujukan yang menjadi tidak seragam dan belum adanya standarisasi tarif untuk pelayanan ambulans rujukan di Kabupaten Kutai Kartanegara ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu membentuk tarif.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; Permenkes No.001 Tahun 2012; Permenkes No.59 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No.12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum tarif pelayanan ambulans rujukan; tarif pelayanan; serta ketentuan penutup tarif pelayanan ambulans rujukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA
UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, Uu No.23 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No.13 Tahun 2014
Ketentuan umum; Pembentukan dan Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Susunan Organisasi; Keanggotaan; Tugas; Tata Kerja; pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiyaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 128 Tahun 2016
REHABILITASI - SOSIAL - DAN - JAMINAN - SOSIAL - BAGI - LANJUT - USIA - DAN - PENYANDANG - DISABILITAS - DI - KABUPATEN - BEKASI
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 128,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa salah satu program pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah melalui Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, untuk kelancaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial di Kabupaten Bekasi, perlu dibuat suatu Pedoman sebagai Petunjuk Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permensos No. 08 Tahun 2012; Permensos No. 17 Tahun 2012; Permensos No. 25 Tahun 2012; Kepmensos RI No. 19/HUK/1997; Kepmensos No. 84/HUK/1997; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2014; Perbup Bekasi No. 38 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No. 20 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Azaz dan Ketentuan; Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 38 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No. 20 Tahun 2016
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 98 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat
ABSTRAK:
Dalam beragama adalah hak azasi setiap warga negara, dan setiap orang bebas memeluk agama serta beribadat: menurut agamanya. Dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, sehingga pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menggangguketenteraman dan ketertiban umum.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 20II .
Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung berdasarkan peraturan perundangundangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
5 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:
: a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945;
b. bahwa mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak dalam kondisi rentan maka perlu mendapat penanganan dan perlindungan;
c. bahwa tujuan pembentukkan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yang Terdiri Atas:
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Penyelenggaraan; 3. Tujuan Dan Tugas; 4. Susunan Organisasi; 5. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 6. Uraian Tugas Dan Wewenang; 7. Penanganan Korban Perdagangan Orang; 8. Koordinasi Gt-Pptppo; 9. Laporan; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 74 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong pada Dinas Sosial
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 19 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong pada Dinas Sosial.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong pada Dinas Sosial. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.35 Tahun 2009; Perbup Kutai Kartanegara No.39 Tahun 2011.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksankaan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) Dan pasal 32 ayat (2) Perda No. 7 Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah Uu No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubnah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali dengan UU No. 9 Tahuin 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000; Permendagri Ni, 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengabn Permendagri No. 67 Tahun 2011; perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2018; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Dan pelaksanaan, Pelaporan pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan yang akan diatur: tidak ada; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.86 Tahun 2012.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak No. 44 Tahun 2016
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 55 Tahun 2012, Kepres No. 74 Tahun 2001, Permendagri No. 25 Tahun 2007, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sumber dan Materi Pengaduan, Administrasi Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Pelaporan, Pemantauan dan Pemutakhiran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016.
6 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
