Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.678 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 1998

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 28 September 1971 Seri B Nomor 2 tentang Ijin Pemakaian Semantara Jalan-jalan Umum, Lapangan-lapangan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang

Download :
Kota Semarang Perda 10 1998.pdf

Abstrak

retribusi-tempat-rekreasi-olah-raga

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1998/No.13 Seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan menjadi Retribusi Daerah; b bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 14. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Kedaluwarsa; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1998.
Mencabut : 1.Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 28 September 1971 Seri B Nomor 2 tentang Ijin Pemakaian Semantara Jalan-jalan Umum, Lapanganlapangan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984; 2. Peraturan Daerah Kaota Besar Semarang tanggal 29 Juni 1954; 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TingkatII Semarang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kolam Renang Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1990.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2016

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KUPANG

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Kupang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 10 THN 2016.pdf

Abstrak

RSUD - retribusi - pencabutan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KUPANG

ABSTRAK:

bahwa hak masyarakat atas hidup yang sehat merupakan hak dasar yang pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan di daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang telah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah sehingga penetapan tarif pelayanan kesehatan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan tarif pelayanan dilaksanakan dengan Peraturan Walikota sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang
Dasar hukum Peraturan Daerah tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 61 Tahun 2007
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
Peraturan yang dicabut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang
3 halaman; 1 halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir

Download :
Kota Semarang Perda 10 2011.pdf

Abstrak

pajak-parkir

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/No,10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

a. bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan dimaksud. c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; 4. Tata Cara Pemungutan Dan Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang; 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Dan Tata Cara Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 8. Keringanan Dan Pembebasan Pajak; 9. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 10. Keberatan Dan Banding; 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 12. Kedaluwarsa Penagihan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Pembukuan, Pemeriksaan Dan Pengawasan; 15. Insentif Pemungutan; 16. Ketentuan Khusus; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.
Mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
21 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Cilacap No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Clp_2018_10.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-RETRIBUSI-PARKIR

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 10/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Cilacap; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengubah beberapa ketentuan yaitu : - Ketentuan Umum - Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011

Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup no 10 2011 ttg Penetapan Nilai Sewa Reklame.pdf

Abstrak

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Hasi. Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tcntang Pengadilan Pajak (Lemharan Negara Pepublik Indonesia Tahun 2000 . Nornor 81, Turnbahan Lem buran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3689); 3. Undarig-Undang Nornor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateri Luwi, Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon-.sia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nor.ior Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daer ah dan Petribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Perncrintahan Dacrah Provinsj, clan P emerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Rcklamc (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatc.i Luwu Tirn ur Nomor 35).
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENEThPAN HASIL PERHITUNGAN N!LA� SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETEHTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah .ni yang dimaksud der.gan : 1. Daerah adalah Kabupate n Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Reklame adalah pajak atas pcnycleriggaran reklarne. 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. 2 8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/ satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame. 9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lckasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. - 10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, Jogam atau bahan lain yaru; scjcn is. d ipu sn ru; p.icl.i tcrnpat yang dis ·cliakan (bercliri se ndiri] utu u digunt.ung, d il cm pcl utuu dibuat pudu bangurian tcmbok, clinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 11. Reklame Kain adalah reklame ?ang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan Jain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang beroentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diternpelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 13. Reklame Sclebaran adalah reklarne yang berbentuk lernbaran lepas, diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditemoatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ ctidorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 6. Reklame Apung adalah rekiarne yang disclenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/ a tau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan.dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PALTAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak se bagaimuria dirnaksud pada ayat (1) adalah Nilai Scwa Rcklamc. BAB Ill NI LAI SEWA REKLAME Pasal3 (1) Nilai sewa reklame sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame. (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikul : a. Guria Lahan (Kawasnn); b. Sudut Pandang; c. Kelas Jalan/ Le bar Jalan; dan d. Ketinggian. (3) Nilai Strategis Lckasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian. (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : INDEKS NILA! KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdazanaan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 7 2.8 5. .r.:..:, 2.0 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 '. INDEKS NlLAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG • SKOR INDEKS 1. Persimpangan 5 10 3.0 2.4 8 2. Persimpangan 4 3. ... Persimpangan 3 () 1.8 4. Jalan 2 a.rah 4 1.2 5. Jalan 1 a.rah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN - NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS (METER) 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 - 8. 5.5 M s.d. 8 M 3 0.9 ·- 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 I 10. OM s.d. 2 M - 1 0.3 INDEKS NILA! KETINGGIAN NO KETINGGIAN (ME'I ER) I SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 �I 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Sedang; - Mewah. b. Midi Billboard (s.d.6M2) 1 Tahun M2 150.000,- c. Billboard (di alas 6M2) 1 Tahun lvF 200.000,- d. Megatron; 1 Tahun M2 250.000,- e. Videotron; 1 Tahun M2 250.000,- f. Dinamic wall; 1 Tahun M' 250.000,- g. Bando; 1 Tahun M2 200.000,- h. Tinplate; 1 Tahun M2 100.000,- l. Shop sign 1 Tahun M2 100.000,- j. Neon Sign/Box. 1 Tahun .. M2 150.000,- 2. Reklamc l<Rin/Pbstik/Mikn: u. Span du k; l I lari M" 2.500,- b. Umbul-urnbu l; I Hari M2 2.500,- c. Baliga. 1 Hari M2 3.000,- 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 4. Reklame Melekat 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 5. Reklame berjalan l Tahun M� 50.000,- 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah 100.000,- 7. Reklame Suara l Hari Per Buah 3.000,- 8. Reklame Peragaan l Hari Per Buah 3.000,- o Reklame Film/Slide l Hari Per Buah 3.000,- - �---· ----- - BAB I\.' KETENTU A['; PENuTUP Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENEThPAN HASIL PERHITUNGAN N!LA� SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETEHTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah .ni yang dimaksud der.gan : 1. Daerah adalah Kabupate n Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Reklame adalah pajak atas pcnycleriggaran reklarne. 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. 2 8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/ satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame. 9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lckasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. - 10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, Jogam atau bahan lain yaru; scjcn is. d ipu sn ru; p.icl.i tcrnpat yang dis ·cliakan (bercliri se ndiri] utu u digunt.ung, d il cm pcl utuu dibuat pudu bangurian tcmbok, clinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 11. Reklame Kain adalah reklame ?ang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan Jain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang beroentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diternpelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 13. Reklame Sclebaran adalah reklarne yang berbentuk lernbaran lepas, diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditemoatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ ctidorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 6. Reklame Apung adalah rekiarne yang disclenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/ a tau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan.dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PALTAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak se bagaimuria dirnaksud pada ayat (1) adalah Nilai Scwa Rcklamc. BAB Ill NI LAI SEWA REKLAME Pasal3 (1) Nilai sewa reklame sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame. (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikul : a. Guria Lahan (Kawasnn); b. Sudut Pandang; c. Kelas Jalan/ Le bar Jalan; dan d. Ketinggian. (3) Nilai Strategis Lckasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian. (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : INDEKS NILA! KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdazanaan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 7 2.8 5. .r.:..:, 2.0 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 '. INDEKS NlLAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG • SKOR INDEKS 1. Persimpangan 5 10 3.0 2.4 8 2. Persimpangan 4 3. ... Persimpangan 3 () 1.8 4. Jalan 2 a.rah 4 1.2 5. Jalan 1 a.rah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN - NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS (METER) 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 - 8. 5.5 M s.d. 8 M 3 0.9 ·- 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 I 10. OM s.d. 2 M - 1 0.3 INDEKS NILA! KETINGGIAN NO KETINGGIAN (ME'I ER) I SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 �I 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Sedang; - Mewah. b. Midi Billboard (s.d.6M2) 1 Tahun M2 150.000,- c. Billboard (di alas 6M2) 1 Tahun lvF 200.000,- d. Megatron; 1 Tahun M2 250.000,- e. Videotron; 1 Tahun M2 250.000,- f. Dinamic wall; 1 Tahun M' 250.000,- g. Bando; 1 Tahun M2 200.000,- h. Tinplate; 1 Tahun M2 100.000,- l. Shop sign 1 Tahun M2 100.000,- j. Neon Sign/Box. 1 Tahun .. M2 150.000,- 2. Reklamc l<Rin/Pbstik/Mikn: u. Span du k; l I lari M" 2.500,- b. Umbul-urnbu l; I Hari M2 2.500,- c. Baliga. 1 Hari M2 3.000,- 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 4. Reklame Melekat 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 5. Reklame berjalan l Tahun M� 50.000,- 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah 100.000,- 7. Reklame Suara l Hari Per Buah 3.000,- 8. Reklame Peragaan l Hari Per Buah 3.000,- o Reklame Film/Slide l Hari Per Buah 3.000,- - �---· ----- - BAB I\.' KETENTU A['; PENuTUP Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2002

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2002.pdf

Abstrak

pajak - parkir

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 1 seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

Bahwa dengan diundangkannya UU No. 34 Tahun 2000 maka perlu ditetapkan Perda tentang Pajak Parkir.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Uu No. 14 tahu 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 tahun 997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 173 Tahun 1997; Perda Mab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000;l Perda Kab. daerah Tingkat II Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Pajak, Perizinan Dan Kewajiban Membayar Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Daerah Pemungutan, Masa Pajak Terutang Dan Susat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Pengahapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Banding, Pengendalian Kelebaihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2002.
9 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998

Download :
perda-no-10-tahun-2005-OCR.pdf

Abstrak

PAJAK PENERANGAN JALAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2005/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaterl Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan_ Jalan ; bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-undang Non;or 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah serta keadaan situasi dan kondisi sekarang yang sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu merubah dan ditinjau kembali ;bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan der.gan Peraturan Daerah Perubahan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 10- Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Oaerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun .2002; Peraturan Oaerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 huruf a,b,c, dan huruf n, Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 6.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 diubah.
4 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Flores Timur No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Mengubah :

PERDA Kab. Flores Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda Flotim_No 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

retribusi-jasa-umum

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberpaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018
Mengubah ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018
4 halaman; 13 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Purbalingga No. 241 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

Download :
PERBUP NO 10 TH 2023 ocr.pdf

Abstrak

retribuai daerah - dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2023/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Ke uarrgari Antara Pernerirrtah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 110); Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang tata cara pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah yang meliputi ketentuan umum, pemberian dan besaran insentif, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .