Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
180/PMK.07/2013; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
183/PMK.07/2013; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 96 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rincian perubahan APBD TA 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 19 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahana Atas Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Pembangunan Perdesaan Dan Perkantoran
ABSTRAK:
Dialihkannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dimulai pada tanggal 1 Januari Tahun 2014 (Tahun Pengalihan) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah menguatkan upaya Pemerintah Daerah untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Konsekuensi logis atas dinamika pemun
gutan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat berimplikasi terhadap pengaturan pengelolaan PBB-P2 yang telah ditetapkan sebelumnya dalam menghadapi tahun pengalihan PBB
-P2, sehingga diperlukan penyempurnaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2010,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014,
Peraturan Bersama Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014,
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010,
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan daerah, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 8, 12, 13, 32, 35, dan 47 diubah, ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, ketentuan Pasal 6 diubah, ketentuan Pasal 8 diubah, ketentuan Pasal 15 diubah, diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A, ketentuan Pasal 21 ayat (1)
diubah, ketentuan BAB V dan Penjelasan Pasal 28, 29, 30 diubah, dan diantara ketentuan BAB V dan BAB VII disisipkan BAB VIA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi anlara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2014 serta guna pelaksanaan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat ( 1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Pcnyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014; bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu
menciptakan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
Pasal 18 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 50);
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 54).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 54) diubah sebagai berikut pada Pasal 122, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 138, dan Pasal 184
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2014.
28 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u d a la m r a n g k a m e n i n g k a tk a n u p a y a k e s e h a t a n p e r o r a n g a n d e n g a n p r i o r it a s k u ra tif, r e h a b ilita tif , p ro m o tif d a n p re v e n tif y a n g d i d a s a r k a n p a d a p r i n s ip e fisie n s i, e fe k tifita s d a n p r o d u k tif ita s ;
b. b a h w a d a la m m e n d u k u n g p r i n s ip e fisie n s i, e fe k tifita s d a n p r o d u k t if i ta s p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u d ib e r ik a n fle k s ib ilita s d a la m m e n e r a p k a n p r a k t e k b is n is y a n g s e h a t d e n g a n k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s y a n g t e r u k u r , p e rlu p e n g a t u r a n p o la t a t a k e lo la B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h K ota B a u b a u ;
c. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t im b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a la m h u r u f a d a n h u r u f b, m a k a p e rlu d i t e t a p k a n d e n g a n P e r a t u r a n Walikota.
1. U n d a n g - U n d a n g N om or 13 T a h u n 2 0 0 1 t e n t a n g
P e m b e t u k a n K ota B a u - B a u (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2001 N om or 9 3 , T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4120);
2. U n d a n g - U n d a n g N om or 17 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 3 N om or 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 4286);
3. U n d a n g - U n d a n g N om or 1 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r b e n d a h a r a a n N eg ara (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 5, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4355);
4. U n d a n g - U n d a n g N om or 15 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r ik s a a n P e n g e lo la a n d a n T a n g g u n g J a w a b K e u a n g a n N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 440; 5. U n d a n g - U n d a n g N om or 2 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g S iste m P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n N a sio n a l (L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 104, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4421);
6. U n d a n g - U n d a n g N om or 32 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r in t a h a n D a e r a h (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 125, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4 4 3 7 ), s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h b e b e r a p a kali, t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N om or 12 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g
P e r u b a h a n A tas U n d a n g - U n d a n g N om or 32 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m e r in t a h a n D a e r a h (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 8 N om or 59, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4844);
7. U n d a n g - U n d a n g N om or 33 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r im b a n g a n K e u a n g a n a n t a r a P e m e r in ta h P u s a t d a n P e m e r in ta h D a e r a h (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 126, T a m b a h a n L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4438);
8. U n d a n g - U n d a n g N om or 36 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g K e s e h a ta n (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 9 Nom or 104, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik In d o n e s ia N om or 5063);
9. U n d a n g - U n d a n g N om or 4 4 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g R u m a h S a k it (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 9 N om or 153, T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 5072);
10. U n d a n g - U n d a n g N om or 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a tu r Sipil N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 1 4 N om or 6, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 5494);
11. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 3 8 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e m b a g ia n U r u s a n P e m e r in t a h a n a n t a r a P e m e r in ta h , P e m e r i n t a h a n D a e r a h P ro p in s i, d a n P e m e r in t a h a n D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 7 N om or 82, T a m b a h a n L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4737);
1 2 .P e r a t u r a n P e m e r in t a h N om or 100 T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g P e n g a n g k a ta n Pegaw ai Negeri Sipil d a la m J a b a t a n S t r u k t u r a l (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 0 N om or 197, T a m b a h a n L a m b a r a n N e g ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 4018) s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 13 T a h u n 2 0 0 2 (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 2 N om or 33 T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4194); 1 3 .P e r a t u r a n P e m e r in t a h N om or 23 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 48, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4 5 0 2 ), s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 74 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P e r u b a h a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 23 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 1 2 N om or 171, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik In d o n e s ia N om or 5340);
14. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 24 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g S t a n d a r A k u n ta n s i P e m e r in t a h a n (L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 4 9 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 45 0 3 );
15. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 58 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e r a h (L e m b a ra n N e g ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 140, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4578);
16. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 6 5 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e d o m a n P e n y u s u n a n d a n P e n e r a p a n S t a n d a r P e la y a n a n M inim al (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 150, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik In d o n e s ia N om or 4593);
17. P e r a t u r a n P re s id e n N om or 8 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g L a p o ra n K e u a n g a n d a n K in e ija I n s t a n s i P e m e r in ta h (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 6 N om or 25, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4614);
18. P e r a t u r a n P re s id e n N om or 7 0 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a A ta s P e r a t u r a n P re s id e n N om or 54 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r in ta h ;
19. P e r a t u r a n D a e r a h K ota B a u b a u N om or 3 T a h u n 2011 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n D a e r a h Kota B a u - B a u N om or 3 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g S u s u n a n O r g a n is a s i d a n T a ta K erja L e m b a g a T e k n is D a e r a h Kota B a u - B a u (L e m b a ra n D a e r a h K ota B a u b a u T a h u n 2011 N om or 3);
20. P e r a t u r a n M en teri D a la m Negeri N om or 61 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e d o m a n T e k n is P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h ;
21. P e r a t u r a n W a lik o ta B a u b a u N om or 46 T a h u n 2 0 0 8
K e d u d u k a n , T u g a s Pokok, F u n g s i d a n T a ta K erja R u m a h
S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u ;
22. K e p u t u s a n W a lik o ta B a u b a u N om or 183 T a h u n 2 0 1 3
t e n t a n g P e m b e n t u k a n Tim P e n ila i P e n e r a p a n Pola
P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e ra h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u . 2 3. K e p u t u s a n W a lik o ta B a u b a u N om or 81 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e n e ta p a n Pola P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u .
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III POLA TATA KELOLA
BAB IV DEWAN PENGAWAS
BAB V REMUNERASI
BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD
BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB IX PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB X
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
42
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda, Perlu Pengaturan Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Samarinda.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2003; PP No.7 Tahun 1977; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2003.
Peraturan Walikota Tentang Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Samarinda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 21);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khusus mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 TAhun 2001, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2012, PERDA Kota Singkawang No. 1 TAhun 2006, PERDA Kota Singkawang No. 2 Tahun 2008, PERDA Kota Singkawang No. 5 Tahun 2008, PERDA Kota Singkawang No. 4 Tahun 2012, PERDA Kota Singkawang No. 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pemberian IMB, Perizinan IMB, Tata Cara Mendapatkan IMB, Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, Pemungutan Retribusi IMB Dan Retribusi Izin Gangguan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2014.
48 halaman dan Penjelasan 31 (Tiga Puluh Satu) Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
