Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 926 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 2002

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Download :
KEPPRES No.86 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Hak Asasi Manusia

Download :
KEPPRES No.87 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2002

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Download :
KEPPRES No.88 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2002

Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Diubah dengan :

KEPPRES No. 76 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Mencabut :

KEPPRES No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Download :
KEPPRES No.89 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2002

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Mencabut :

KEPPRES No. 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Download :
KEPPRES No.90 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 249 Tahun 2002

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
KPP-OCR.pdf

Abstrak

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN BANJARNEGARA

2002

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 249, LD.2002/No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan pelayanan umum di bidang perijinan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambal menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165 ); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 ); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Hakekat Dan Azas Pelayanan Perijinan; Kedudukan Dan Pembentukan; Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2005.
15 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/4/PBI/2002

Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/201/KEP/DIR Tanggal 29 Januari 1999 Sebagaimana Tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-046/KM.17/1999 dan Nomor 31/201/KEP/DIR tentang Program Penjaminan Ekspor dalam Rangka Penggerakan Sektor Riil

Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/201/KEP/DIR tanggal 29 Januari 1999

Download :
Peraturan BI No. 4-4-PBI-2002.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.04/2002 Tahun 2002

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Download :
KMK_452_2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 3/18/PBI/2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 4-8-PBI-2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/3/PBI/2002

Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan Rp5 Tahun Emisi 1970 dan 1974, dan Rp25 Tahun Emisi 1971, Rp50 Tahun Emisi 1971, Serta Rp100 Tahun Emisi 1973 dan 1978

Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 4-3-PBI-2002.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2002.