Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak parkir, dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Bab III Tata Cara Pembayaran
Bab IV Tata Cara Penagihan Pajak
Bab V Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2014.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 57 Tahun 2014
tugas - fungtsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - pekerjaan - umum - perhubungan - komunikasi - dan - informatika
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2014/ No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi dinas pekerjaan umyum, perhubungan, komunikasi dan informatika sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah pada perhubungan, komunikasi dan informatika maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tat Kerja Unsur Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandarqn No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
57 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 57 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaanya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur petunjuk
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
yang meliputi
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal,
Nama Lembaga,
Peserta Didik,
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan,
Kurikulum,
Evaluasi Dan Pelaporan,
Peran Serta Masyarakat,
Pengawasan Dan Pembinaan dan
Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan tugas berjalan efektif, profesional dan berdedikasi tinggi, perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 64);
SOP Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin.
Ruang lingkup SOP Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS meliputi :
a. seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. pembentukan tim monitoring dan evaluasi;
c. seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
d. penetapan rekomendasi atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disiplin PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber ADD, pengalokasian ADD, perencanaan penggunaan ADD, pencairan ADD, penggunaan ADD, pertanggungjawaban penggunaan ADD,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 58 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
