Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD NOMOR 37 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPDaerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMDaerah) Tahun 2013-2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 yang
selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2017, adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 624
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2019
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2019.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Batam Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
RKPD Kota Batam Tahun 2019 ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 10) dan untuk melaksanakan perubahan kebijakan
dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
maka perlu menetapkan kembali Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Banjar Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019;
3. Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
110 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 285 peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat l lampung dengan mengubah undang-undang nomor 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat l sumatera selatan menjadi undang-undang
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
10. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2020
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2005-2025
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) perlu adanya pengaturan tentang
pelaksana penyusun RPJMD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Standar Honorarium;
4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda No. 3 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2019; Pergub No. 48 Tahun 2017; Pergub No. 29 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan sistem Inovasi Daerah, menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten yang salah satunya tercantum dalam Roadmap Penguatan SIDa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2Ol4; UU No. 11 Tahun 2019; PP No. 38 Tahun 2017; PB Menristek dan mendagri No. 03 Tahun 2912 dan Nomor 36 Tahun 2012; Perda Kab.Sanggau No. 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Roadmap Penguatan SIDa; Pelaksanaan, Perubahan dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
4 Halaman dan 324 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 37 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016-TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/No. 647
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemda Kab. Boalemo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat {2} Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan yang diubah adalah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 2 diubah, ketentuan Pasal 3 diubah, ketentuan Pasal 4 diubah, ketentuan Pasal 5 diubah, ketentuan Pasal 6 diubah dan ketentuan Pasal 7 diubah.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2022
Berdasarkan : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah
Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain
yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaya masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) humf i dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri
atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
Dasar hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;UU No 11 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No 67 Tahun 2017;Permendargi No 84 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 1 Tahun 2017;Permendagri No 18 Tahun 2018;Perda No 8 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penataan Dusun,Ketentuan Umum,Pembentukan Dusun,Penghapusan dan Penggabungan Dusun,Nama batas dan pembagiaan wilayah dusun,pembiayaan,pembinaan dan pengawasan ,format,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
