Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Retribusi Sewa Petak Di Pangkalan Pendaratan Ikan
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan dalam rangka tertib
substansi pembentukan produk hukum daerah yang bersifat
pengaturan dan penetapan, perlu dilakukan pencabutan
Peraturan Walikota yang bersifat penetapan
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 31 Tahun Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45
Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2002;Perda No 11 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2018
Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Sewa Petak di Pangkalan Pendaratan Ikan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
2 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO. 10, TLD NO. 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah KabupatenKota, yang pungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2008.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, obyek, subyek pajak, dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan pajak, masa pajak, saat pajak terutang, surat pemberitahuan pajak daerah, penetapan pajak, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan, banding, penyidikan, dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pajak Galian Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung meliputi penetapan nilai retribusi daerah,
pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung; bahwa guna pembayaran atas penerbitan Persetujuan Bangunan
Gedung yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang penyelenggaraan bangunan gedung, maka Pemerintah
Daerah dapat melakukan pungutan retribusi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif
Bab VI Struktur dan Besaran Tarif
Bab VII Wilayah Pemungutan Retribusi
Bab VIII Pemungutan Retribusi
Bab IX Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab X Kedaluwarsa Penagihan
Bab XI Keberatan
Bab XII Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XIII Insentif Pemungutan
Bab XIV Pemeriksaan
Bab XV Sanksi Administratif
Bab XVI Penyidikan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 dicabut.
28 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2011
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Objek Dan Subjek Pajak; BAB III Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; BAB IV Cara Penghitungan Pajak Dan Wilayah Pemungutan; BAB V Masa Pajak Dan Penetapan Pajak; BAB VI Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; BAB VII Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak; BAB VIII Surat Tagihan Pajak; BAB IX Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; BAB X Keberatan Dan Banding; BAB XI Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; BAB XII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; BAB XIII Kadaluwarsa Penagihan; BAB XIV Pembukuan Dan Pemeriksaan; BAB XV Insentif Pemungutan; BAB XVI Ketentuan Khusus; BAB XVII Penyidikan; BAB XVIII Ketentuan Pidana; BAB IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2011.
19 Halaman dan 5 Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2022
tata cara-pemberian dan pemanfaatan-insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2022 /No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 telah diatur dan ditetapkan Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022, perlu menyesuaikan dan mengubah Penetapan Tahapan Capaian Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh atas Larn.piran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 37 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan penetapan tahapan capaian target kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah
3 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Pajak Hotel perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jorn bang Norn or 31 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Serita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 3/8);
Peraturan Daerah Kabupaten 2016 ten tang Pembentukan Daerah Kabupaten Jombang 2016 Nomor 8/D);
Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Pajak Hotel (Serita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 31/8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 31/8).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Jorn bang Tahun 2012 Nomor 31 /8) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah;
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah;
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah;
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (7) dan ayat (12) diubah;
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah;
9. Ketentuan Pasal 14 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2011
bahwa tempat parkir kendaraan bermotor terus bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan daerah, selain itu tempat parkir kenderaan bermotor diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah, tempat parkir diluar badan jalan merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang dapat diberlakukan di daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.
Dasar hukum: UU Nomor 19Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 ; UU Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Parkir, yang memuat hal-hal, yaitu:
a. Ketentuan umum;
b. Nama, objek dan subjek pajak;
c. Dasar pengenaan pajak;
d. Cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutan;
e. Masa Pajak, dan Saat Pajak Terhutang;
f. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
g. Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
h. Penetapan pajak;
i. Pemungutan pajak;
j. Insentif pemungutan;
k. Keberatan dan banding;
l. Pembetulan,Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
m. Pengembalian kelebihan pajak;
n. Kedaluwarsa;
o. Ketentuan khusus;
p. Penyidikan;
q. Ketentuan pidana;
r. Ketentuan peralihan;
s. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
