Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu menyusun
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Evaluasi; Pengelolaan Data Kinerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 209 Tahun
2002 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah Halaman: 16 HLM; Lampiran: 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kebersihan Dan Lingkungan Oleh Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat
ABSTRAK:
untuk mendukung percepatan dan pencapaian pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang bersih serta sehat, diperlukan penanganan secara terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat; pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang bersih serta sehat secara terpadu, perlu dilakukan pengaturan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2005;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan kebersihan dan lingkungan meliputi:
a. Pekarangan rumah/kantor/sarana umum;
b. Lingkungan rumah/kantor/sarana umum; dan
c. Sarana dan prasana umum lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar sebagai sarana evaluasi kemajuan penerapan manajemen
organisasi dan pencapaian kinerja
UU No 8 Tahun 1974; UU No 32 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2012; PP No 58 Tahun 2005; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penilaian kinerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
penjelasan : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; sehubungan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP NO 19 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 25)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2012
perbup - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 - 2018
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2012/No.39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk keterpaduan pelaksanaan
pembangunan perikanan yang berkesinambungan di
Kabupaten Banyumas maka diperlukan Rencana Induk
Pengembangan Kawasan Minapolitan;
bahwa rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan pengembangan kawasan yang bersifat
komprehensif dan multisektor bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan
Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2013
- 2018
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18
Tahun 2011; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009
Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapoi Itan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya pemakaian pakaian dinas di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan serta pemakaian PDH Tenun/Lurik, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2009 dicabut
91 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 38 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No. 11 Tahun 2012 Ttg Standar Biaya Umum, Harga Barang/ Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Barang Non Konstruksi, Harga Barang Konstruksi, dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias TA 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP Kab. Banyumas No. 102 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas
perbup - pERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2013/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pembagian wilayah kerja/obyek pemeriksaan masingmasing lnspektur Pembantu telah diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi lnspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor
33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi lnspektorat
Kabupaten Banyumas; bahwa untuk mengefektifkan program pengawasan dan
independensi serta obyektivitas pemeriksaan oleh lnspektorat
Kabupaten Banyumas maka setiap obyek pemeriksaan yang telah
diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu dilaksanakan pergantian pemeriksa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33
Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi lnspektorat
Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan IKU Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012- 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
