Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara system online.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah
UU Drt No.7 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perkab Deli Serdang No. 2 Tahun 2011, Perkab Deli Serdang No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Pelaporan, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Online, Penempatan Alat/Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Sistem Terintregrasi Pajak Dan Sistem Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN
ABSTRAK:
a bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, sebagaimana telah diubah nya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 dimaksud ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2017
Meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, sebagaimana telah diubah nya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, kepada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan ketentuan Bab V huruf D angka 2) huruf b) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang alokasi pemanfaatan dana non kapitasi, penggunaan atau klaim pembayaran, kadaluarsa klaim, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2018
PENJABARAN PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN SORONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sorong Nomor 3 Tahun 2015; Perda Kab. Sorong Nomor 5 Tahun 2017; dan Perda Kab. Sorong Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
-
-
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian NegarajDaerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, untuk mengembalikan kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan
melanggar hukum atau ke1alaian karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
j atau tenaga lain yang digajij atau memiliki penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disebabkan tindakannya baik langsung atau tidak langsung Daerah menderita kerugian, maka kepadanya diwajibkan mengganti kerugian; Demi kelancaran pelaksanaan tugas Majelis dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Penyelesaian Kerugian Daerah, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
a. bahwa Tuberkulosis di Kota Tegal masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan
kematian sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana
Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tegal.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : U ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;U ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;Pe raturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986;Pe raturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;Pe raturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014;Pe raturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Pe raturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017;Pe raturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988;Pe raturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008;Pe raturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014;Pe raturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : RAD TB dijabarkan dalam bentuk tujuan, arah kebijakan,
strategi, indikator dan target kinerja, kegiatan dan indikatif
penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
ADANYA PERUBAHAN KETENTUAN PADA BAB II PASAL 4 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN, PERLU DILAKUKAN PENYEMPURNAAN TERHADAP PERATURAN BUPATI LINGGA NO 20 TAHUN 2017
UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 58 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERMENKEU NO 72 TAHUN 2016; PERDA KAB LINGGA NO 13 TAHUN 2016; PERBUP LINGGA NO 32 TAHUN 2016; PERDA KAB LINGGA NO 2 TAHUN 2017
PNS YANG DIPERBANTUKAN ATAU DIPEKERJAKAN DILUAR OPD KAB LINGGA, UANG MAKAN DIBAYARKAN OLEH SATUAN KERJA PNS TERSEBUT DIPERBANTUKAN ATAU DIPEKERJAKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
PASAL 4 DALAM PERBUP LINGGA NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KAB LINGGA
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang PEdoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dan lampiran
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam peraturan diubah, antara lain:
1. Pasal 4 ayat (4) dihapus
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIA dan BAB VIB, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 7a dan Pasal 7b
3. Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 4 (empat)
4. Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
7 hlm, Lampiran 15 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 20, BN 2018/NO 782; KEMDIKBUD.GO.ID; 12 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
