RENCANA - KERJA - PEMBANGUNAN - DAERAH - KABUPATEN - OGAN - ILIR - TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 20'17 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, PengendaIian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 perlu dilakukan Perubahan
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 tahun 2003;UU No 17 Tahun 2003:UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 20014; UU No 12 Tahun 2011;UU No 33 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 8 Tahun 2008;Pemendagri No 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagrai No 21 Tahun 2011;Permendagri no 54 Tahun 2010;Perda No 20 Tahun 2007;Perda no 12 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2005;Perda No 29 Tahun 2017
Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain:Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD ,sampai dengan triwulan I ,Rencana Program dan Kegiatan priorits Daerah dalam Perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan yang diubah :Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
peraturan yang akan diatur : Peraturan bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Tahun 2016
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 18 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 66 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan fungsi serta ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Perbup ini terdiri dari 4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berkenaan deogan perkembangan yang tidak sesuai deogan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan PasaJ 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahuo 2007; Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tabun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang
– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal
129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor
8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidoarjo.
peraturan ini mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018. RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2017
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
BAB VI : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 33 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN TEBO - TAHUN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2018
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo merupakan suatu acuan dan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul;
RKPD Kabupaten Tebo merupakan acuan untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, menciptakan sinergisitas pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 2 Tahun 2015; PERDA No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2014
PERBUP ini Mengatur Mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2018; Meliputi Sistematika Penulisan; Kaidah Pelaksanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2017
PERBUP Kab. Mojokerto No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto No 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan penetapan IKU;
3. IKU OPD;
4. Indikator Kinerja Utama;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2017 No 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana kerja pembangunan daerah kabupaten tulungagung tahun 2018
ABSTRAK:
-bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2018; bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung;
-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana Ketja Pemerintah Daerah Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014- 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan; BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; BAB VI Penutup. RKPD berisi program-program prioritas Tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, hal tersebut juga merupakan urusan wajib
pemerintahan daerah kabupaten/kota melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.4 Tahun 1979; UU No.39 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Kepres No.36 Tahun 1990; PP No.18 Tahun 2016; PP No. 38 Tahun 2007; Permen PPPA No.11 Tahun 2011; Permen PPPA No.12 Tahun 2011; Permen PPPA No.13 Tahun 2011; Permen PPPA No.14 Tahun 2011; dan, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Prinsip Pengembangan KLA, Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak, Pendekatan Pengembangan KLA, Tahapan Pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA, Tugas Pokok KLA, Pendanaan, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 33 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bandung No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
