Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; PP No 18 Th 2016; PP No 19 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 18 TH 2018; pp nO 18 Th 2017; PP No 17 Th 2018; PP No 12Th 2019; PP No 36 Th 2019; Perpres No 78 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Permendagri No 52 Th 2012; Permendagri No 64 Th 2013; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 33 Th 2019; Permendagri No 54 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2014; Perda Kota TangerangSelatan No 5 th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2017;
Peraturan Daera Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah; bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota satu minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2019; bahwa beradasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2019.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan terjangkau oleh masyarakat pada wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten, perlu adanya Gerai Pelayanan Publik
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu untuk
mengatur pedoman penilaian risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4440); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 31).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dalam rangka menyelenggarakan SPIP, Kepala Perangkat
Daerah wajib melakukan penilaian resiko di lingkungan
Perangkat Daerah masing-masing sesuai tahapan yang telah
ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.21 Tahun 2011; PermenPU No.29/PRT/M/2006; PermenPU 24/PRT/M/2007; PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perbup No.55 Tahun 2012
Penyelenggaraan Reklame, Penempatan dan Penataan Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran, Asuransi, HAK Kewajiban dan Larangan, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Nilai Sewa, Tim Reklame, Pengawasan, Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Ketiga Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2019, maka diperlukan pergeseran anggran mendahului perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018
Penjabaran pergeseran anggaran ketiga mendahului perubahan APBD TA 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK , SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar
(SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun
Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Paser dapat berjalan
dengan aman, tertib dan lancar, perlu menetapkan
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.20 Tahun 2003; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.66 Tahun 2010; PERMENDIKBUD NO.51
Tahun 2018; PERDA NO.16 Tahun 2016
Penerimaan Peserta Didik Baru yang disingkat PPDB adalah
kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon
peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan
Pendidikan. Tujuan Pelaksanaan PPDB adalah:
a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif,
akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong
peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Paser;
b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kabupaten
Paser;
c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di
Kabupaten Paser;
d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam rangka
memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;dan
e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan
pengumuman PPDB.
Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai
dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik
baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan
peserta didik setelah proses daftar ulang. Proses PPDB dilaksanakan dengan sistem PPDB offline dan PPDB online
untuk sekolah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Mengatur PERBUP tentang Perpindahan peserta didik
11 hlm. 1 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan; bahwa Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan adalah kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan Analisis Jabatan yang dapat dipertanggunkjawabkan; bahwa untuk memenuhi kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Standar Operasional Prosedur;
5. Tata Kerja;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
