Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.760 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Bekasi No. 97 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Download file:

Peraturan Wali Kota_14_2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Perwali Kotamobagu No. 6 ...mobagu T.A. 2018.pdf

SISTEM-PEMBAYARAN-NONTUNAI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan pembayaran belanja Daerah Kota Kotamobagu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aman dalam pengelolaannya, maka dilakukan sistem pembayaran Non Tunai; - Guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja daerah dengan sistem Non Tunai perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur sistem pembayaran Non Tunai dalam APBD Kota Kotamobagu.
- UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 1 Tahun 2004; - UU Nomor 15 Tahun 2004; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 24 Tahun 2005; - PP Nomor 55 Tahun 2005; - PP Nomor 56 Tahun 2005; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 65 Tahun 2005; - PP Nomor 79 Tahun 2005; - PP Nomor 8 Tahun 2006; - PP Nomor 39 Tahun 2007; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; - Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016; - SE Mendagri Nomor 90/1867/SJ.
- Ruang lingkup pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai untuk belanja APBD dalam Perwali ini antara lain: Asas dan Tujuan, Jenis Pembayaran, Mekanisme Pembayaran, dan Pengecualiannya, Pembinaan, Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
13 Pasal (9 halaman)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 46 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PERWALI-NO-46-TAHUN-2017-...R KOTA PONTIANAK.pdf

BATAS MAKSIMUM KEWENANGAN PENYALURAN KREDIT PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2017/NO.46, LL KOTA PONTIANAK: 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang lebih maksimal dan berdaya saing, perlu ditetapkannya Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 22 Tahun 2006, PBI No. 8/19/PBI/2006, POJK No. 20/POJK.03/2014, POJK No. 04/POJK.03/2015, POJK N0. 49/POJK.03/2017, Perda No. 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pemberian Kredit, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

20190130035458.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Perwali NO.35 Tahun 2017 ...aerah Kaltim T~1.pdf

PENYERTAAN MODAL-penambahan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2017 NO. 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timuv, b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, penambahan penyertaan modal sebagaimana dirnaksud huruf a perlu dibagi besarannya secara bertahap di setiap tahunnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2017;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDA No. 2 Tahun 2014.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 8.305.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah). Penyertaan modal dibebankan pada APBD Tahun 2017, melaluİ anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah dengan kode rekening 6.2.2.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
4 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PW. NO 23 TH 2017.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya

ABSTRAK:

a) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; b) bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi di Kota Surabaya dengan substansi: a) ketentuan umum b) kewenangan c) persyaratan d) prosedur pelayanan e) kewajiban pemegang izin f) ketentuan peralihan g) ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
KSP dan/atau USP Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha simpan pinjam paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Download file:

Perwal No. 17 Tahun 2017.pdf

REKENING TABUNGAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2017/No.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penambahan rekening baru untuk menampung biaya operasional sekolah (BOS) perlu mengubah Perwal No 2 Tahun 2017 tentang Rekening Tabungan di lingkungan Pemko Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Perwal Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
8 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kota Surabaya

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI NO 15 TH 2017.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik-perbankan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kota Surabaya

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin pembukaan kantor cabang koperasi, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam; b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pemberian izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi ; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam di Kota Surabaya dengan substansi: (a) Kewenangan Pemberian Ijin; (b) Persyaratan; (c) Prosedur pelayanan; (d) Kewajiban pemegang izin.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Nomor 30A Tahun 2016 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Download file:

Perwal No. 02 Tahun 2017.pdf

rekening tabungan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2017/No.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, dan sehubungan dengan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah yang baru, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Rekening Pemerintah Daerah Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
8 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengesahan Keputusan Bersama Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 013/DP.BPR.BS/IX/2016 Dan Nomor 01/BPR.BS/KEP/IX/2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2016

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwali Kota Salatiga No.19 Tahun 2016_ocr.pdf

2016

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BD No.19/2016

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengesahan Keputusan Bersama Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 013/DP.BPR.BS/IX/2016 Dan Nomor 01/BPR.BS/KEP/IX/2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mengesahkan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 013/DP.BPR.BS/IX/2016 dan Nomor 0l/BPR.BS/KEP/IX/2016 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2016; Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.