Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kehutanan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017;
Bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu menambahkan fungsi pengelolaan ekosistem lahan basah dan perbenihan tanaman hutan ke dalam tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 25 Tahun 1956, UU No 41 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 44 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007, PP No 18 Tahun 2016, Permenhut No P.6/Menhut-II/2009, Permendagri No 12 Tahun 2007, Perda No 8 Tahun 2016, Pergub No 63 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 8 (delapan) angka baru yakni angka 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, dan angka 19; Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6); Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 yakni huruf i; Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 2( dua) huruf; Ketentuan Pasal 23 diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2012/2013 Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mendukung suksesnya Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun (MTT) 2012/2013 dan sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 525/01568 tentang Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2012/2013 di Jawa Tengah, perlu menentukan sasaran areal, produksi, produktivitas dan rendemen program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2012/2013 di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2012/2013 di Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2012
Sasaran pengembangan tebu rakyat MTT. 2012/2013 di Kabupaten Pati adalah luas areal 17.252 Ha (Tujuh belas ribu dua ratus lima puluh dua hektar), produksi tebu 1.216.191 Ton (Satu juta dua ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh satu ton), produktivitas tebu 70,5 Ton/Ha (Tujuh puluh koma lima ton per hektar), produksi kristal gula 89.632 Ton (Delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua ton), produktivitas kristal gula 5,2 Ton/Ha (Lima koma dua ton per hektar) dan rendemen 7,37 % (Tujuh koma tiga puluh tujuh persen), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 48 Tahun 2018
rencana pembangunan kawasan perdesaan sentra agribisnis nanas
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, LD.2018/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan
perpaduan pembangunan an tar Desa yang
dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif; dan berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023;
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Sentra Agribisnis Nanas; deskripsi dan analisis kawasan perdesaan; analisis isu-isu strategis; tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, dan program dan kegiatan kawasan perdesaan sentra agribisnis nanas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam
secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha
mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para
petani, maka perlu Mengatur Pola Tanam dan Tata Tanam di
Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di
Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 67 Tahun 2020 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 48 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-Benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang dapat di Nilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, aman, dan tertib dalam pemberian untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang akan dibebaskan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta untuk melaksanakan Perpres No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu adanya pedoman dalam penetapan harga ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1992; UU No,2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; Perpres No.40 Tahun 2014; Keppres No.34 Tahun 2003; Permendagri No.72 Tahun 2012; Peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2012; Pergub Provinsi Kaltim No.46 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-Benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang dapat di Nilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek dan Subjek, Jenis Nilai Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-Benda Lain, Besaran Harga Ganti Kerugian, Tata Cara Pendataan Tanaman dan atau Benda-Benda Lain yang dapat Dinilai, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
Peraturan yang Diubah: Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-630/2008 Tahun 2008.
9 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 48 Seri E; https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/48023/2023pg00350048.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun
2011-2030 telah mengalami perubahan melalui Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sehingga diperlukan penyesuaian dalam rencana kehutanan di tingkat daerah;
b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950;
UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004;
UU No 26 Tahun 2007;
UU No 32 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 60 Tahun 2009;
PP No 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No 108 Tahun 2015;
PP No 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No 108 Tahun 2015;
PP No 23 Tahun 2021;
Permen LHK No 7 Tahun 2021;
Permen LHK No 8 Tahun 2021;
Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009;
Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019;
Pergub Jawa Timur No 50 Tahun 2013.
Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:
bahwa Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berperan penting
dan memiliki potensi besar dalam pembangunan
perekonomian nasional dan daerah yang dalam kegiatannya
berpotensi terdapat gangguan usaha berupa konflik
sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dan
komprehensif;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Altematif Penyelesaian Sengjceta;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Transmigrasi;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pertanian;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16
Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di
Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat
Dayak di Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun
2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah
di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan
Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
(Berita daerah Provinsi Kali;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun
2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha
Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019-2039;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
a. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit;
b. Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
c. Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
d. Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Dinas Daerah tersebut; Untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2002; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang Perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : a. perumusan program kebijaksanaan teknis operasional dibidang perkebunan; b. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang perkebunan; c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan UPTD dibidang perkebunan; e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perkebunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
23 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
