Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - pembentukan organisasi - struktur organisasi
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NO.55015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik,
selain diatur pada tingkat Nasional, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik dapat dibentuk di Daerah yang berkedudukan di Provinsi dan alam rangka meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pembinaan dan pengernbangan seni budaya gerejani melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan LP3K Daerah, yang terdiri dari kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi; persyaratan, masa bhakti pengangkatan dan pemberhentian pengurus LP3K Daerah; permusyawaratan; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
13 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD 2015/71 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JUMAT KHUSYUK
ABSTRAK:
bahwa salat Jumat merupakan Ibadah wajib bagi Umar Islam, khususnya laki-laki yang memenuhi persyaratan, sehingga harus terlaksana dalam suasana yang aman, tenang dan khusyuk
Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
Peraturan ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Jumat Khusyuk dan Peraturan ini bertujuan untuk:
a. menciptakan ketenangan dan suasana batin yang khusyuk bagi umat islam yang melaksanakan ibadah shalat Jumat;
b. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai dan saling toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama; dan
c. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa serta taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat islam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 72 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam, dan sekaligus sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya guna dan hasil guna zakat yang dikelola secara lembaga sesuai ketentuan syar'i. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan serta mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk sinergitas dan integrasi di dalam pelaksanaan antara SKPD/lembaga daerah, instansi vertikal, dab BUMD/BUMN, lembaga-lembaga terkait lainnya serta masyarakat secara umum, diperlukan adanya kebijakan dan pengaturan-pengaturan lebih lanjut melalui produk hukum daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembntukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
15. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;
16. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 29/KMK.01/2003 dan Nomor 001/DP/I/2003 Tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat di kalangan Dunia Usaha Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 Tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek dan Kerangka Aspek Pengelolaan Zakat Nasional, Sifat, Azas dan Tujuan, Organisasi dan Tata Kerja Banzas Kabupaten, Susunan Organisasi, Ketua dan Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, Satuan Audit Internal, Amil atau Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka, Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Anggota Pengganti, Sekretaris BAZNAS Kabupaten, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, Lingkup Wewenang Pengumpulan Zakat, Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat, Jenis Zakat dan Tata Cara Perhitungan, Pendistribusian dan Penerima Zakat, Pendayagunaan, Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pembiayaan Baznas Kabupaten dan Penggunaan Hak Amil, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat
28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 Tahun 2018
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - pembentukan organisasi - struktur organisasi
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 55016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita, Lembaga Pengembangan Dharmagita dapat dibentuk pada tingkat Provinsi dan dalam rangka meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pembinaan, bimbingan, koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan Saddha/Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Suci Weda melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Dharmagita di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nom or 250 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan LPDG Provinsi, yang terdiri dari kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi; persyaratan, masa bhakti pengangkatan dan pemberhentian pengurus LPDG; permusyawaratan; pembiayaan; permusyawaratan; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
11 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa negara menjamin ekmerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa menunaikan xakat merupakan kewajiban bagi umat Islam serta infak dan sedekah merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam; bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam ajaran agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kab Tegal, khususnya yang bersumber dari ASN dan pegawai BLUD di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari ASN dan Pegawai BLUD di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 60 Tahun 2010; PP No 14 Tahun2 014; PP No 18 tahun 2016; Permenag No 52 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi pengelola zakat, mekanisme pengumpulan dan pengembangan, pengaturan, pembiayaan dan koodinasi UPZ, pelapora, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat - (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022
tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan untuk
memberikan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi
pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah
dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi
Pengembangan Pesantren;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Lainnya, Pelaksanaan, Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2019
PEDOMAN - PEMBERANGKATAN - PERJALANAN - IBADAH UMROH - KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2019/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Utara bermatabat yang religus perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci
UU No 33 Tahun 2004;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015;Perda No 3 Tahun 2016;
Prinsip Penunjukan Perserta Ibadah Umroh,Maksud dan Tujuan,Besar dan Proses Penyerahan biaya ibadah umroh,kreteria perserta umroh dan spesifikasi penyelengaraan ,Rekruitmen,Pengelola pemberangkatan perjalanan ibadah umroh,pemberhetian pembatalan pemberangkatan ibadah umroh,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tata Cara Pemilihan Pengusulan Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 77 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Koperasi, UMKM
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 77, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 77
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang tentang Standar Biaya Honorarium Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Ahli/Pendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan Koperasi Syari'ah dibutuhkan Tenaga Ahli, Pendampingan dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baituil Mall Wat Tamwil Kelurahan sebagai pembina, fasilitator / pendamping untuk penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baituil Mall Wat Tamwil Kelurahan;
bahwa untuk menunjang kelancaran Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Ahli/ Pendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kelurahan perlu diberikan honorarium;
bahwa agar pemberian honorarium tersebut efektif dan transparan, perlu diatur standar biaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Ahli/Pendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA AHLI/PENDAMPING DAN TENAGA PENGELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITULL MALL WAT TAMWIL KELURAHAN, YANG BERBUNYI :
Pasal 1
Standar biaya honorarium Standar Biaya Honorarium Tenaga Pen damping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga AhlijPendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Pasal2
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam kegiatan Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
