Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 166 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perda 4_2016 Perlindungan...ual Masy Lampung.pdf

perlindungan karya intelektual

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

ABSTRAK:

masyarakat lampung secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual, berupa produk seni dan budaya serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di provinsi lampung
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 4. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 5. undnag-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman 6. undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang 7. undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri 8. undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit 9. undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten 10. undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek 11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan 12. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 13. undang-undang nomor 28 tahu 2014 tentang hak cipta 14. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan varetas tanaman untuk pembuatan varietas turunan esensial 15. peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan perlindungan varietas tanaman dna penggunaan varietas yang dilindungioleh pemerintah 16. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah 17. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik 18. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang 19. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan 20. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis 21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 20009 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang perlindungan karya intelektual masyarakat lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 33 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda-No.-33-Th-2012-Hymne-Mars-Sinjai.pdf

otonomi daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2012/NO.33, TLD NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Daerah Kabupaten Sinjai dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang, yang diwujudkan dalam Hymne dan Mars Kabupaten Sinjai
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor694); 8. 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Lambang Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 1975 Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Hymne dan Mars adalah sebagai berikut: a. Hymne berjudul Sinjai Bersatu; b. Mars berjudul Sinjai Bersatu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perlindungan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perda No.5 Tahun 2012.pdf

Kekayaan Intelektual - Perlindungan

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2012/NO.5 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

bahwa Jawa Barat memiliki berbagai hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat baik yang bersifat benda maupun takbenda yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan; bahwa dalam upaya melindungi hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dari pengakuan oleh pihak lain, perlu dilakukan upaya strategis melalui perlindungan kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pendaftaran, Perlindungan, Perlindungan Kebudayaan, Pemanfaatan, Sistem Informasi, Peran Masyarakat, Sentra Hki, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Insentif Dan Disinsentif, Dewan Hki Dan Duta Hki, Koordinasi, Larangan, Penegakan Peraturan Daerah, Pembiayaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
32 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

perda-luwu-4.pdf

Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa tanah dan bangunan membel keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekai yang lebih baik kepada orang pribadi maupun bi yang memperoleh suatu hak atasnya, oleh ka itu wajar bila setiap wajib pajak yang memper hak atas tanah dan atau bangunan diwajil membayar pajak kepada daerah U kesejahteraan rakyat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat huruf k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangt merupakan salah satu jenis pajak pusat yar daerahkan kepada kabupaten untuk menjadi sun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial g mendanai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686Sebagalmana telah, diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomör 129, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia No 3987); 6. Undang-Undang, Nomor 10 Tahun, 2004 tentang Pembentu Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nec Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noi 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 4437): 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah c Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksan: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata C Pemeriksaan Di. Bidang. Perpajakan (Lembaran Negara Repul Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran neg; Republik Indonesia Nomor 3339); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 13. Peraturan Pémerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja De Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB III : DASAR, PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB IV : SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG BAB V : PENETAPAN PAJAK BAB VI : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB VII : KEBERATAN,SANDING DAN GUGATAN BAB VIII : PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGAHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB IX : PENGAMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN BAB X : KADALUWARSA PENANGIHAN BAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII : KETENTUAN KHUSUS BAB XIII : KETENTUAN SANKSI BAB XIV : SANKSI PIDANA BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.
30

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda 1 tahun 2011 - bphtb.pdf

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pajak kabupaten/kota merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai subjek dan objek dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disertai dengan sumber perolehannya. Pun, didalamnya mengatur mengenai dasar pengenaan beserta tata cata penghitungannya beserat dengan wilayah pemungutan dan penetapan pajak yang akan dikenakan yang didalamnya disertai pula dengan proses yang dapat dilakukan pada saat permohonan keberatan wajib pajak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011.
39 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PerdaBtm_2011_No_01.pdf

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasa1 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Pero1ehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006
Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Saat Dan Tempat Pajak Yang Terhutang, Pemungutan Pajak, Pembayaran Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Bagi Pejabat, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2011.
41 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Mars Dan Himne Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perda Kab. Pekalongan Tahun 2010 No 7.pdf

Mars Dan Himne

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Mars Dan Himne Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa guna membangun citra Kabupaten Pekalongan yang mencerminkan identitas dan kebanggaan Daerahnya, maka perlu diwakili oleh simbol yang dapat menggambarkan wilayah dan keberadaan Kabupaten Pekalongan; bahwa simbol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya adalah berupa lagu daerah yaitu Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Mars dan Himne Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Syair Dan Lagu Bab IV Penggunaan Bab V Tata Cara Penggunaan Mars Dan Himne Bab VI Hak Dan Kewajiban Warga Kabupaten Pekalongan Bab VII Larangan Bab VIII Sanksi Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Bab X Penyidikan Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
11 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

2023pg0051057.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-NOMOR-41-tAHUN-2023-TENTANG-LAPORAN-HARTA-KEKAYAAN-PENYELENGGARA-NEGARA

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 57

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1130/KSP.00/ 70-76/02/2023 Hal: Area,Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023 terdapat perluasan wajib lapor untuk staf khusus, ajudan, dan kepala desa; b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ahun 2015 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
Peraturan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
-
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

2023pg0051041provinsi (3).pdf

LAPORAN-HARTA-KEKAYAAN-PENYELENGGARA-NEGARA

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaporkan kekayaannya dan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya; c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,PEJABAT WAJIB LAPOR,MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
-
-
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

2023prov6.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-NOMOR-4-TAHUN-2022-TENTANG-PENINJAUAN-TARIF-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa komponen Retribusi Jasa Usaha untuk jenis pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022
Ketentuan Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4)
-
20 Halaman dan Lampiran

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT