Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.843 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1966

Penyedian Devisa Untuk Perusahaan-Perusahaan Negara (P.N.-P.N.) dan Unit-Unit Lainnya dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dari Hasil Ekspor yang diselenggarakannya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
Perpres No. 5 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2020

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan Dan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif

Mencabut :

Permentan No. 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan Dan/Atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif
Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan Dan/Atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

Download :
Permentan Nomor 5 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2020

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
5. PERBUP BPHTB.pdf

Abstrak

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2020/No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat; 3. Dasar Pengenan dan Penghitungan Pajak; 4. Bentuk, Isi, Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian SSPD Serta Penelitian SSPD; 5. Tata Cara Penerbitan SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; 6. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; 7. Tata Cara Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; 8. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksiadministratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; 9. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 10. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa; dan 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
46 Halaman

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag No. 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

Download :
Permendag Nomor 5 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1954

Pelaksanaan Ketentuan Khusus No. 6 Pada Pos 159 dari Tarip Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 005 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955

Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UUDrt No. 15 Tahun 1955 tentang Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).

Download :
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2020

Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Inpres Nomor 5 Tahun 2020-.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2022

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 5 tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Download :
PERDA 5 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

bea-perolehan-hak-atas-tanah-bangunan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 8 Seri B Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa tanah dan bangunan merupakan harta kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomis bagi setiap orang atau Badan sehingga peristiwa perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan Bea (pajak) sebagai bentuk perwujudan keadilan sosial dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah; b. bahwa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Daerah masih terkendala oleh kepatuhan Wajib Pajak dan pemenuhan aspek keadilan masyarakat, sehingga pemungutannya belum efektif dan belum dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan keadaan dan memenuhi kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu tentang pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya oleh orang pribadi atau Badan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
12 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.