Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.180 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 127 Tahun 1998

Amnesti Kepada Terpidana DRS. Haji Andi Mappetahang Fatwa

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Keputusan_Presiden_no_127 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 1998

Amnesti Kepada Terpidana Abdul Qadir Djaelani

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Keputusan_Presiden_no_125 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 124 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Keputusan_Presiden_no_124 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Keputusan_Presiden_no_65 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keputusan_Presiden_no_50 TH 1993.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2023.pdf

HAM - Rekomendasi - Penyelesaian Non-Yudisial - Pelanggaran - Hak Asasi Manusia - Berat

2023

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri.
Kepada menteri-menteri yang dimaksud dalam Inpres ini, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM berupa: 1) memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana; dan 2) mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi.
Selain mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM, kepada menteri-menteri yang dimaksud dalam Inpres ini, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri diinstruksikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Pembiayaan untuk pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.
Lampiran file: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Inpres Nomor 10 Tahun 2015 - Lampiran.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

inpres0131999.pdf

pelanggaran

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 13, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur

ABSTRAK:

Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, yang bertugas mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Memberikan dukungan dan dukungan sepenuhnya kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, sehingga memperoleh data yang lengkap, akurat dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Daerah Timor Timur.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 26 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 26 Tahun 1998.pdf

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .