Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar hukum Perbup ini adalah: 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019; 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Hlm, Lamp: II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kab. Berau perlu dilakukan pengaturan agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan. Untuk memberikan kepastian dan landasan hukum dalam penyelenggaraan reklame diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2105; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 8 Tahun 2015; Perbup Berau No. 37 Tahun 2011; Perbup Berau No. 39 Tahuh 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau No. 27 Tahun 2019; Perbup Berau No. 30 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Izin Penyelenggaraan Reklame; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Kelurahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat;
Undang-Undang Nomor 9 Tah un 1956 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 76 Tahun 2012, peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 45 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG BATAS KELURAHAN RIMBO KALUANG KECAMATAN PADANG BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS KELURAHAN RIMBO KALUANG
3. KETENTUAN LAIN-LAIN
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 70 Tahun 2017
pelaksanaan perda tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BD.2017/NO.70
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan & Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), pasal 5 ayat (3) dan pasal 21 ayat (4) tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman berakohol.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2004; Perpres No.74 Tahun 2013; Perda No.16 Tahun 2015; Peraturan menteri perdagangan No.20/M-DAG/PER/IV/2014; Peraturan menteri perdagangan No.06/M-DAG/PER/IV/2015(perubahan); Peraturan menteri perindustrian No.41/M-IND/PER /6/2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Surat izin usaha perdangangan minuman beralkohol, tata cara permohonan surat izin usaha perdangangam minuman beralkohol, rekomendasi, peredaran minuman beralkohol, label edar dan permohonan label edar, pembinaan dan pengendalian, pelaporan, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 26 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 70 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningdaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak air tanah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak aor tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, Perda no.3 Tahun 2010, Perda No.5 Tahun 2010, Perda no.8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak; Pendelegasian Wewenang; Penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB; STPD; Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak dan Saat terutangnya Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pengurangan Pajak; Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; pemeriksaan; insentif pemungutan; pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Pencabutan Perbup No.29 Tahun 2012
13 halaman dan 14 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri; Dan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum dan Linmas telah di tetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal; Sehingga untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima, Tim Taksir Kerugian Dampak Penegakan Perda Dan Perkada, Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis, Pelaksanaan Dan Penerapan, Batas Waktu Penerapan Dan Pencapaian, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2009
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satuan Tugas) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Lampiran file: 16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
