Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 26 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemko Kediri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu komitmen penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk melaporkan harta kekayaannya;
b. bahwa untuk mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang menjadi Wajib LHKPN perlu adanya pedoman pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menjadi Wajib LHKPN;
Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi Formulir LHKPN yang telah ditentukan KPK.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 26 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Pontianak No. 61 Tahun 2019 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN FORMAT PRODUK PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2008, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permendagri No. 34 Tahun 2007, Permendagri No. 4 Tahun 2010, Permendagri No. 1 tahun 2014, Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Permenag No. 11 Tahun 2007, Permen PAN No. 35 Tahun 2012, Permen PAN No. 36 Tahun 2012, Permen PAN No. 81 Tahun 1993, Permen PAN No. 63/KEP/M.Pan/7/2003, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 14 Tahun 2013, Perwali No. 49 Tahun 2010, Perwali No. 61 Tahun 2013, Perwali No. 20 Tahun 2014.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2014.
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2014
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
ABSTRAK PERATURAN
TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2014/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat, maka Tata Cara Pembayaran
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
2. Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165),
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Ke
Dalam Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan Dan Barat (Lembar Daerah Kota Palopo
Tahun 2013 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Palopo Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palopo Tahun Anggaran 2015;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENYERTAAN MODAL
BAB III : PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL
BAB IV : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
(1) Halhal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Peraturan ini berlaku scjak tanggal diundangkan.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2014
Pupuk Bersubsidi - Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2014/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan,
kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar
sampai pada tingkat petani dan meningkatkan
kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu
memberikan pupuk bersubsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan
Peraturan Oubemur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota PekaJongan Nomor 70 Tahun
2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kata
Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Rrpublik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nornor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2013 diubah.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 25 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014, perlu adanya standar belanja yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1265/K/D4/2010 tanggal 31 Desember 2010,pendanaan untuk kegiatan Asistensi/ Bimbingan Teknis dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk perjalanan dinas
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PerPres RI No 54 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMenKeu No 113/PMK.05/2012; PerMen Dalam Negeri No 27 Tahun 2013; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA kota Tangerang Selatan No 12 Tahun 2011; PERWAL Tangerang Selatan No 38 Tahun 2013; PERWAL Tangerang Selatan No 2 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; Standar Belanja Tahun Anggaran 2014
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2014.
4 halaman, 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 25 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pergudangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaaan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pergudangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Teknis Pengelolaan Pergudangan pada Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola,Pergudangan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelols Pergudangan Pada Dinas Perindutsrian, Prdagangan, Pertambangan dan energi Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi;Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;Tata Kerja;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota
Semarang diperlukan biaya operasional dan hiaya pengolahan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Moedal Kata Semarang, tarif air minum ditetapkan
oleh Walikota; bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A/Tahun 2009
rentang Penetapan Tarif Air Minurn Pada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Semarang periode Tahun 2009 s/d Tahun
2013 (Berita Daerah Kata Semarang Tahun 2009 Nomor 6A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
W alikota Semarang Nornor 6A/Tahun 2009 tentang Penetapan
Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kota Semarang Periode Tahun 2009 s/ d Tahun 2013 [Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 17) sudah berakhir
masa berlakunya sehingga perlu diterbitkan kembali Peraturan
Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Air Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nornor 50 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengelompokan pelanggan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A Tahun 2009 dicabut.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
