Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nornor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kenaikan GajiBerkala Pegawai
Negeri Sipil Secara On Line di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan,
memperlancar dan mempercepat proses kenaikan gaji berkala
Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kenaikan Gaji
Berkala Pegawai Negeri Sipil Secara On Line di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak
sesuai dengan perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan
Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Penakmas
Bab III Kriteria Pemberian Kenaikan Gaji Berkala
Bab IV Penetapan Kenaikan Gaji Berkala melalui Penakmas
Bab V Pendelegasian Wewenang untuk Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pendanaan
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nornor 15 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2017
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2017/No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungawaban Dana Operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah; Peratuan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar.
Dalam peraturan ini berisi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Pensiun Tambahan Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1979.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor
45 Tahun 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor
45 Tahun 2011 ten tang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
a. Nomor 39 Tahun 2012 (Serita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 30)
b. Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 43)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D dan Pasal 6E ;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah;
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A;
5. Ketentuan Pasal 9 diubah;
6. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I ,II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 38 Tahun 2013
ketentuan-ketentuan pokok organ kepegawaian perusahaan daerah air minum kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk bahwa Perusahaan Daerah AIr Minum adalah bagian dari perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.5 Tahun 1962; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimna telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.14 Tahun 1987; PP No.38 Tahun 2009; Permendagri No.2 Tahun 2007; Permendagri No.54 Tahun 2009; Keputusn Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1995; Perda Kab.Boalemo No.42 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan-ketentuan pokok organ kepegawaian perusahaan daerah air minum kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang organ pdam, direksi, pegawai, dana pensiun, asosiasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2002; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab Karimun Nomor 3 Tahun 2017
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
-
-
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Banjar No. 37 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Peneriman Pensiunan Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka ditetapkan dengan Perturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersummber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002; Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini berisi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Tahun 2021 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah Pegunungan Bintang. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi PNS terdiri atas, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan. Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/NO.38, LL KAB. KAPUAS HULU : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan Pemerintahan, serta adanya perubahan klasifikasi belanja yang mempengaruhi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2000, PP No.12 Tahun 2019, Kepmenkeu No.83/KMK.04/2000, Perda Kapuas Hulu No.8 Tahun 2011, Perda Kapuas Hulu No.8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Perubahan pada Pasal 5, BAB V Pasal 7, BAB V Pasal 8, Ketentuan Lampiran 1,2,3 .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Perbup ini terdapat 6 halaman dan 8 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
