Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub No.109 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka substansi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;
Dasar Hukum peraturan ini adalah:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 4.Undang-Undang Nomor 13Tahun 2012; 5.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; 8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor2 Tahun 2018; 10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018; 11.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 144/HK-010/B5/2009; 12.Peraturan Kepala Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional Nomor 148/HK-010/B5/2009; 13.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalNomorNomor 88/PER/F2/2012.
Materi Pokok : Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 5 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, Pasal 7ayat (2) dan ayat (3), asal 8 ayat (2) dihapus; Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus, Pasal 11 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, Pasal 12ayat (1) dan ayat (2); Pasal 13ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14ayat (1), Pasal 19ayat (1)dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dihapus, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32 dihapus. Pasal 35 ayat (1) diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Halaman : 16 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kota Banjarmasin guna peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Stunting.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang=Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Mertteri Kesehatan Nomor23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pencegahan Stunting, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Asas;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Kegiatan;
Strategi;
Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat;
Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab;
Peran Serta Masyarakat;
Pencatatan dan Pelaporan;
Penghargaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 102 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Kesehatan Gratis; bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang diberikan secara gratis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan, biaya pelayanan kesehatan gratis, syarat pelayanan kesehatan gratis, prosedur permintaan pembayaran, verifikasi dan penyaluran dana pelayanan kesehatan gratis, pelaporan dan pengawasan pelayanan kesehatan gratis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 102 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kolaborasi TB-HIV (Tuberkulosis Dan Humman Immunodeficiency Virus)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 102 Tahun 2017
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - pembentukan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2017/No.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk
unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 102 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, perlu dilakukan
penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pada Dinas Kesehatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Standar Operasional prosedur administrasi Pemerintahan;Penyesuaian dan Perubahan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
67 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KErja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, namun sehubungan dengan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu dirubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No. 36 Tahun 2009 ;3.UU No. 5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.58 Tahun 2005 ;6.PP No.18 Tahun 2016 ;7.Perda Kota Tanggerang No.8 Tahun 2016 ;8.Perwal Tanggerang No.59 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 102 Tahun 2017
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 102,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan UPTD
Bab III UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
Bab IV UPTD Laboratorium Kesehatan
Bab V UPTD Balai kesehatan Indera Masyarakat
Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penurunan Stunting di Kota Samarinda
ABSTRAK:
Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kota Samarinda sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka percepatan penurunan stunting yang terjadi pada anak-anak, perlu dilakukan gerakan percepatan perbaikan gizi guna menjaga status kesehatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penurunan Stunting di Kota Samarinda.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2021; Inmendagri No. 440/1959/Sj/2018; Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pilar Penurunan Stunting; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi; Penelitian dan Pengembangan; Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota; Peran Kelurahan; Peran Kecamatan; Peran Lembagaan Kemasyarakatan; Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM); Peran Serta Masyarakat; Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting; Pencatatan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
