TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAI,I BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTA,A.N YANG SUDAH KEDALUWARSA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa
ABSTRAK:
a.
bahwa piLrtang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk mclakukan penagihan sudah kedaluarsa
dapat dihapus.
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 20l3
tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan, yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang
sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Bupati;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a da;r huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan piutang pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang sudah
kedaluwarsa;
l. LTndang-Undarrg Nomor 29 Tahun 1959
tentang
(Lembar
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi
Negara Republik Indonesia Tahur 19Sg
Nomor 74,
onesia Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
r822);
2
Undang-Undang Nomor i9 Tahun 1997 tentang pcnagihan
Pajak dengan Surat Pal:sa (Lembaran Negara RepuU[k
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repub.lik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah Cengan Undang-Undang 19 Tahu" ZOOO tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagiha;r pajak dengan Surat paksa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OOO Nomor L2g,
Lembaran Irlegara Republik Indonesia womoi
Iillrl:n""
*
3 Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusj Daerah (Lembaran Negara n.prUtit
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahin Lembaran
Negara Republik Indone sia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan peraturan Ferundang_undangan (Lembarai
Negara Republik Inc.lonesia Tahun 2OI\ Nomor g2,
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234\;
S. U"ra..,g-U.rarng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 N<-rmor 244, Tambahan Lembaran Negara
n.p"Ufif. Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
kali terakhir de'rgan Undang-Undang Nomor 9
;;il;;.
Tahun'20 15 tentang Per.rbahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 'I'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
2015 Nomor
T3h-""
ii, famUaf,an-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679l,;
6. Peraturan Pemerintah Nr-,mor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara nlputtit lndonesia Tahun 2005 Nomor 31'
Tairbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6s2l;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tallun 2005 tent
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2013 tentairg Pajak Burrri dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
20 1 3 Nomor 04 0).
9. Peraturan Daera.h Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 terltang Pemben'.ukan Can Susunan Organisasi
Perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
TAHUN 2OI8 NOMOR IO
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi dan
pertimbangan kondisi ekonomi dewasa ini, perlu penyesuaian materi pada Pasal 1 dan Pasal 8 ayat (6) ;
Guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya perubahan besarnya tarif Retribusi ;
Berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2002; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 1983; PP No 66 Tahun 2001; Kepres No 44 Tahun 1999; Keputuan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 16 Tahun 1998; Perda Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Buton No 11 Tahun 2002.
Perda Ini Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Lembar
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas perlu dukungan dana dan partisipasi masyarakat;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran RI Nomor 4139);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IX
A M B U L A N C E
BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XI
PENENTUAN PENGGUNAAN
BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIX
K E B E R A T A N
BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
BAB XXIII
P E N Y I D I K A N
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2005.
22
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8828 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA TERTIB PENGGUNAAN GEDUNG DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PENGGUNAAN LANTAI BANGUNAN DAN/ATAU RUANGAN DI BAROS INFORMATION TECHNOLOGY CREATIVE CENTER
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 10 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan atau pemanfaatan sarana dan prasaran yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dan masyarakat; Reribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintah daerah; Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; pp No. 69 Tahun 2010.
Perda ini mengenai tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan meliputi: Jenis dan golongan retribusi; Retribusi pemakaian kekayaan daerah; Retribusi tempat pelanggan; Retribusi terminal; Retribusi Rumah potong hewan; Retribusi tempat rekreasi dan olaharaga; Retribusi penjualan produksi usaha daerah; Saat retribusi terutang; Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; Wilayah pemungutan; Tata cara pemunguatn; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan; Keberatan; Pengembalian kelebihan pembayaran; Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Kadaluarsa penagihan; Pemeriksaan; Insentif pemungutan; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perda Kab. Muaro Jambi No. 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2018
PENGALOKASIAN PAGU INDIKATIF BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN PAGU INDIKATIF BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang – undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2018.
Terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
20 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang
bermutu dan terjangkau di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan,
maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengaturan
retribusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan telah merubah sistem
pembiayaan pelayanan kesehatan dengan penjaminan di
Rumah Sakit;
c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 50 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
maka perlu melakukan penyesuaian jenis Rumah Sakit dan
besaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Grati
Kabupaten Pasuruan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Grati Kabupaten Pasuruan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit
mengatur mengenai penyelenggaraan dan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Grati, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, ruang lingkup, tugsa danfungsi RSUD, kebijakan retribusi, pelayanan kesehatan, perjanjian kerja sama, ruang lingkup pelayanan kesehatan, klasifikasi pelayanan, besaran tarif, golongan retribusi, tatacara pemungutan dan penagihan, kadaluarsa penagihan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama
12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2004/No. 10 Seri B Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No.2 Tahun 2009; Perda No. 6 Tahun 2009; Perda No. 1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bphtb; Fasilitasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011.
8 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
