Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAB VII PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB IX A M B U L A N C E BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XI PENENTUAN PENGGUNAAN BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XIII SURAT PENDAFTARAN BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIX K E B E R A T A N BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XXII KETENTUAN PIDANA BAB XXIII P E N Y I D I K A N BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

09 Juli 2005

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2005

Tanggal Berlaku

12 Juli 2005

Sumber

LD.2005/10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 578 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 10 Tahun 2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukamara No. 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

pajak dan retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2005/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna; bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas perlu dukungan dana dan partisipasi masyarakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran RI Nomor 4139); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAB VII PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB IX A M B U L A N C E BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XI PENENTUAN PENGGUNAAN BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XIII SURAT PENDAFTARAN BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIX K E B E R A T A N BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XXII KETENTUAN PIDANA BAB XXIII P E N Y I D I K A N BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2005. 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521