Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Musi Rawas

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Perbub-No-40-Tahun-2015.pdf

Izin-Usaha

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Untuk kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Musi Rawas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar. Diatur pula tentang Maksud dan Tujuan Teknis Pemberian IUMK, Ruang lingkup dan prinsip peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK dan PUMK, pendelegasian kewenangan, pelaksanaan, hak dan kewajiban PUMK, pendampingan Pemberian IUMK, monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK, dan Biaya pelaksanaan pemberian IUMK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
12 hlm tanpa penjelasan / lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 39 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan

Abstrak

Perekonomian

Download file:

PERBUP-NO-39-TAHUN-2015-ocr.pdf

PEREKONOMIAN-PERLINDUNGAN USAHA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2015/NO.39, TBD No.39, LL KAB. MEMPAWAH: 24 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan

ABSTRAK:

Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1999, UU No.32Tahun 2009, Uu No.12 tahun 2011 Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda no.1 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2014;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan Umum; Penyelengagraan IUTS; Masa berlaku; Daftar Ulang, perubahan dan Penggantian izin; Hak, kewajiban, larangan dan Sanksi; Pemberdayaan, Pembinaan, Penagwasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup; .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2015.
Pencabutan Perbup No.39 Tahun 2014
17 halaman dan 7 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 36 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 36 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 34 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Banyumas

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Koperasi, UMKM

Download file:

Perbup Banyumas Tahun 2015 No 34.pdf

PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-PELAKSANAAN-IZIN-USAHA-MIKRO-KECIL-CAMAT-KABUPATEN-BANYUMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin U saha dan Mikro Kepada Cam.at di Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan IUMK kepada Camat. Pendelegasian kewenangan pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud meliputi: a. pendataan PUMK dan penetapan lokasi; b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan IUMK yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk IUMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan; d. penandatanganan IUMK; e. pencabutan IUMK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 33 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 32 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA USAHA PENDAFTARAN JASA KONSULTAN PARIWISATA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 31 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 30 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 29 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.