Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.947 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Mencabut

PERPRES No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERPRES No. 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERPRES No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

Perpres Nomor 64 Tahun 2021.pdf

Badan - Koordinasi - Penanaman Modal - BKPM

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 64, LN.2021/No.160, jdih.setneg.go.id : 25 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, perlu menetapkan Perpres tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) kelompok ahli; 4) tata kerja; 5) jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian aparatur negara; dan 6) pendanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh Kepala BKPM. BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, dan delapan Deputi. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dibebankan pada APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 90 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2020.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPM dapat dibentuk Kelompok Ahli. Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Menteri/Kepala dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanaman modal.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Download file:

Perpres Nomor 49 Tahun 2021.pdf

Perpres Nomor 49 Tahun 2021 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 49 Tahun 2021 - Lampiran II.pdf

Perpres Nomor 49 Tahun 2021 - Lampiran III.pdf

Bidang Usaha - Penanaman - Modal - PERUBAHAN

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 49, LN.2021/No.128, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

ABSTRAK:

Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2, Pasal 6, dan Lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Pasal 2 Perpres ini mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka (bidang usaha yang bersifat komersial) bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha: 1) yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau 2) untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah : 1) Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 2) Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
Lampiran : 3 Lamp.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Bidang Usaha Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Mencabut

PERPRES No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
PERPRES No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Download file:

Perpres Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 - Lampiran.zip

Bidang Usaha - Penanaman - Modal

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 10, LN.2021/No.61, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai bidang-bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Bidang usaha terbuka tersebut terdiri atas Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM; Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu, atau Bidang Usaha lain yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. Selain bidang usaha yang terbuka tersebut, dikecualikan bagi penanaman modal di bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau bidang usaha untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 76 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 3 Lamp.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengesahan Third Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Perpres Nomor 49 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perpres Nomor 34 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 44 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Mencabut

PERPRES No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Download file:

Perpres Nomor 44 Tahun 2016-.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Download file:

Perpres Nomor 97 Tahun 2014.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 39 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Mencabut

PERPRES No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Download file:

Perpres Nomor 39 Tahun 2014 - Lampiran 1.pdf

Perpres Nomor 39 Tahun 2014 - Lampiran 2.pdf

Perpres Nomor 39 Tahun 20... daftar lampiran.pdf

Perpres Nomor 39 Tahun 2014-.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Umum Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Mencabut

PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
PERPRES No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Download file:

PERPRES Nomor 36 Tahun 2010.pdf

Perpres No.36 Tahun 2010 - Lamp.rar

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014.