Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner untuk melindungi peternak, hewan ternak dan pengguna jasa medik veteriner yang dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner dilakukan melalui pemberian izin pelayanan jasa medik veteriner bagi tenaga kesehatan hewan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Bab III Perizina Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Bab IV Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Bab V Pelaporan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi Administratif
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal
38
ayat
(2)
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79
Tahun
2018
tentang
Badan
Layanan
Umum
Daerah,
Pola Tata Kelola Penerapan
Badan
Layanan
Umum Daerah
ditetapkan dengan
Peraturan
Bupati;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
tentang
Pola
Tata Kelola Penerapan
Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat
Konda
Kabupaten Konawe Selatan.
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2003
tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan
di Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
24,
Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2003 Nomor 47,
Tambahan
kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
42861;
3. Undang-Undang No 1
Tahun 2OO4
tentang
Perbendaharaan
Negara
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2OO4 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4355);
4.
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
aaoo\
5. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
(trmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
6.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun
2022 tentang
Hubungan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2022
Nomor 4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
7. Peraturan Pemerintah
Nomor 02 Tahun 2018
tentang Standar
Pelayanan Minimal
(kmbar
Negara Republik lndonesia
Tahun 2018
Nomor
02,
Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
12 Tahun
2019
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
42, Ta;r,bahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6322);
9. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
79
Tahun
2018
tentang Badan Layanan
Umum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2018
Nomor 1213);
10.
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019
tentang Standar
Teknis
Pemenuhan Mutu
Pelayanan
Dasar
pada
Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan Pusat
Kesehatan
Masyarakat;
1 1. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2Ol9
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);
12. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor 679);
13. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri
Nomor 59
Tahun 2O2l tentang
Penerapan Standar
Pelayanan
Minimal;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III POLA TATA KELOLA
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 89 Tahun 2013
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2009 ttg Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
a. bahwa dengan perkembangan Corona Virus
Di sease 2019 COVID 19) di In d onesia maka
Pemerintah Kota Semarang wajib memberikan
pelayanan rapid test antigen dan test swab
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hu ruf a, maka Peraturan Walikota
Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas perlu
ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Sem arang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13
Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahunn 2016.
Keputusan Walikota ini mengubah tentang Ketentuan Lampiran – Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa pada masa pandemi Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah terjadi peningkatan limbah medis baik dalam bentuk cair maupun padat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat;
bahwa untuk mencegah penularan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan masyarakat dari dampak limbah dalam penanganan Covid-19, perlu dilakukan pengelolaan limbah yang efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Maandiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Taahun 2018; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 66 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 2021; Permenkes Nomor 9 Tahun 2014; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015; Permenkes Nomor 7 tahun 2019; Permenkes Nomor 43 Taahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup limbah B3, persyaratan dan perlindungan personel pengelola limbah, kewajiban pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli No. 89 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM - KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2016/NO.167
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Kabupaten Tolitoli
ABSTRAK:
kebijakan dengan di cabutnya UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air, PP No.16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM beserta Peraturan Menteri (Permen) terkait lainya yang menjadi turunanya oleh Mahkama Kontitusi melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015,maka untuk mengisi kekosongan hukum, diberlakukan kembali UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan. Dasar hukum penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum saat ini adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pepres No.2 tahun 2015 RPJM (2015-2019) bahwa target dan sasaran air minum adalah akses air minum layak 100% pada tahun 2019. perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya di Tingkat Kabupaten.
UU no.29 tahun 1959, UU no.11 tahun 1974, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2001, PP No.16 Tahun 2005, PP No.2 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tolitoli ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan SPAM yang berkualitas.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tolitoli;
b. Menyelenggarakan penyelengaraan, pengelolaan dan pengembangan SPAM baik secara fisik maupun non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 89 Tahun 2020
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, hasil rekomendasi Gubernur Gorontalo No. 180/hukum-org/132 tanggal 31 Januari 2020 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Boalemo No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas,fungsi,rincian tugas,wewenang,dan tanggungjawab, jabatan,eselonisasi,pengangkatan,dan pemberhentian, tata kerja, ketentuan perahlian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah dan untuk menyesuaikan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2016 Nomor 45).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati No 45 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
KEPADA MASYARAKAT
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, memberikan dan
meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di Kabupaten Trenggalek, maka perlu
memberikan bantuan jaminan kesehatan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan maka
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan integrasi
jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan
nasional;
c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan
Kesehatan Kepada Masyarakat sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada
Masyarakat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara
Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada
Masyarakat; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup (a. sasaran penerima bantuan Jaminan Kesehatan kepada
Masyarakat;
b. jenis pelayanan;
c. prosedur dan tata laksana pelayanan dan pengajuan klaim;
dan
d. pembiayaan) ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat