Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen untuk Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, perlu adanya kerjasama pelayanan kesehatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi; bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama, maka perlu adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati Pati kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen untuk Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119/Menkes/Per/X/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dengan PERBUP ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen untuk menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Mengatur tugas MPP secara umum yaitu menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Di RSUD RA. Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR di RSUD RA Kartini Jepara yang belum masuk dalam susunan tarif layanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Di RSUD RA Kartini Jepara diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Nonberusaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan
Nonberusaha;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2022 ;
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BOALEMO" KABUPATEN BOALEMO
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2015/No. 544
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan PDAM "Tirta Boalemo"
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi sehingga diperlukan adanya keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan biaya-biaya operasional perusahaan yang berpengaruh pada tingkat pelayanan pada masyarakat baik teknis maupun non teknis.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 1987; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Boalemo No. 42 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Boalemo" Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang tarif PDAM; tarif non air minum, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Layanan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Boalemo" Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 59 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkugan Hidup; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL, UKL - UPL, dan SPPL, tata cara penerbitan izin lingkungan, sanksi administrasi, pendelegasian wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
56 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kabupaten Wakatobi No. 59 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dan Pencabutan Izin Gangguan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 41 Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
bahwa untuk menciptakan kemudahan dan penyederhanaan
penerbitan izin serta peningkatan kwalitas pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua atas peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pencabutan Izin Gangguan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Gangguan (Hinder Ordonaite);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor [Nomor Undang-Undang Tauran Peraturan Perundang-undangan] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 3);
Bab V dan Bab VI dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 ditambahkan 1 (satu) bab
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
