Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.959 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
Download file:
PERATURAN-KEPALA-BPN-RI-NOMOR-2-TAHUN-2011.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
Diubah dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat
  2. Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan Keputusan pemberian Hak Atas Tanah
Download file:
PERATURAN-KEPALA-BPN-RI-NOMOR-1-TAHUN-2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 131/KA/VI/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, Eselon I, dan Eselon II di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka Batan No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Download file:
Perka BATAN Nomor 131 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 167/KA/VIII/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BATAN Batan No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset
Mencabut
  1. Perka Batan No. 069/KA/III/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Program Insentif
Download file:
Perka BATAN Nomor 167 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 080/KA/III/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Abstrak
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Download file:
Perka BATAN Nomor 80 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 132/KA/VI/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 013/KA/I/2010 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka Batan No. 202/KA/X/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014
Mengubah
  1. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 013/KA/I/2010 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010–2014
Download file:
Perka BATAN Nomor 132 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
Download file:
No.6A Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Download file:
No. 21 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Download file:
No. 20 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Download file:
No. 19 Tahun 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan