Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.765 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Di Kabupaten Majalengka

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 2005_32 ORGANISASI...TA KERJA PD. BPR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) Kabupaten Banyumas

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PEEF80~1.PDF

LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN

2005

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2005/No. 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelestarian kegiatan PPK dan untuk dapat membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka perlu adanya pengelolaan aset dan atau dana Pasca Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) ; bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu adanya wadah yang terorganisir dengan baik, profesional dan berkelanjutan yang berbentuk lembaga; bahwa lembaga sebagaimana dimaksud huruf b diatas adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 124 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan lapangan usaha, modal, struktur organisasi, penggajian, tahun buku dna perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2005.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Perkreditan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK/PD.PK) Kabupaten Bogor

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 18 2005.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah

Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Download file:

PERBUP NO 13 TH 2004.pdf

PROSEDUR OPERASIONAL - PERUSAHAAN - BANK DAERAH

2004

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, LD.2004/7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya surat Direktur Bank Indonesia tanggal 7 Januari 2004 Nomor 6/15/DPBPR?IDPBPR/Sm perihal Pemenuhan Direksi Bank Saudara, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1991; PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994; Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran. Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Desember 2003 Nnmnr 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkrecditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pali yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati tanggal 8 Desember 2003 Nomor 32 Seri F

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2004.
Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 diubah
7 hal

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pencabutan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Download file:

2024perwal3375040.pdf

rekening bank umum perangkat daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 40, BD.2024/No.41

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rekening Bank Umum Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu dicabut; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 dicabut.
3 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

perwako 08 th 2024.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penugasan Kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) sebagai Penyalur Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Koperasi, UMKM

Download file:

perwako 06 th 2024.pdf

subsidi margin kepada pelaku usaha mikro

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 6

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penugasan Kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) sebagai Penyalur Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
Wali Kota memberikan penugasan kepada PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di Daerah dengan besaran margin di Subsidi oleh Pemerintah Daerah. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan Program Tabungan Utsman.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
11

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sabang Nomor 02 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PERWAL SABANG NO 02 TAHUN_2024.pdf

KARTU KREDIT PEMERINTAH

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 02, BD.2024/NO.02

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 10 Tahun 1965; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan BI Nomor 23/6PBI/2021; Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Dalam Peraturan ini mengatur tentang tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kota sabang yang terdiri dari BAB I Ketentuan umum, BAB II Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB III Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB IV Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB V Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; BAB VI Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB VII Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; BAB VIII Monitoring dan Evaluasi; BAB IX Ketentuan Lain – Lain; BAB X Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Halaman : 14 Hlm , Lampiran : 17 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Deteksi Dini Kendali Inflasi di Kota Banjarmasin

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NO 134 TAHUN 2023.pdf

Perbankan, Lembaga Keuangan - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 134, BD.2023/NO.134

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Deteksi Dini Kendali Inflasi di Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, meningkatkan daya beli dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan barang penting dalam menjaga stabilitas angka inflasi di Kota Banjarmasin perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah di Kota Banjarmasin; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Wali Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Deteksi Dini Kendali Inflasi di Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Deteksi Dini Kendali Inflasi di Kota Banjarmasin, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; LOKUS PEMANTAUAN HARGA; BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING; PETUGAS PEMANTAU HARGA, JADWAL, DAN INPUT DATA; SISTEM DETEKSI DINI KENDALl INFLASI ATAU DEDlKASI BAIMAN; PELAKSANAAN PASAR MURAH; SUMBER DANA; KERJASAMA ANTAR DAERAH; INTERVENSI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 55 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Perwako No.55 Tahun 2023.pdf

PENEMPATAN-UANG-DAERAH-DALAM-BENTUK-DEPOSITO-BERJANGKA

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 190

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka manajeman kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik, disamping itu juga deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 31 Desember. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan dalam hal Pemerintah Daerah mendepositokan uang milik Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka yang meliputi antara lain ketentuan umum, mekanisme penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.