PERBUP Kab. Demak No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
PERBUP Kab. Demak No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
demak, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang
/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada
Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah untuk
ketiga kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 diubah.
332 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pati No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
PERBUP Kab. Pati No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang alokasi Dana Desa
PERBUP Kab. Pati No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, maka Pemerintah
Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat desa perlu
didukung dana dalam bentuk alokasi dana desa; bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
pemerintahan desa, perlu mengoptimalkan penggunaan
Alokasi Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor
4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan angka 9 Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan ayat (3) Pasal 6, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10, penghapusan ayat (5) huruf f Pasal 13, perubahan Lampiran Bab II, Bab IV, dan Bab V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 diubah.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro. Hal-hal yang diatur antara lain Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan program subsidi, alokasi anggaran untuk program subsidi, kriteria penyaluran subsidi, syarat dan ketentuan penyaluran subsidi, serta mekanisme penyaluran program subsidi. Rincian petunjuk pelaksanaan tersebut terdapat dalam Lampiran atas peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan
pelayanan kesehatan masyarakat pada fasilitas
pelayanan kesehatan yang menerapkan badan layanan
umum daerah, perlu didukung dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang memadai; bahwa kondisi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
masih kekurangan sumber daya manusia, sebagai
upaya untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan
tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang dibutuhkan
dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur
Sipil Negara, badan layanan umum daerah dapat
mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari
profesional lainnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, menyebutkan bahwa syarat pengangkatan dan
pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan
Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil
diatur oleh Kepala Daerah atas usul pemimpin Badan
Layanan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Status Kepegawaian, Hak dan Kewajiban, Penghargaan, Pengadaan Pegawai BLUD, Pengangkatan Pegawai BLUD, Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberhentian Pegawai BLUD, Hubungan Kerja, Penilaian Kinerja Pegawai BLUD, Perlindungan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah;
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023;
PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH; PEMBIDANGAN KOORDINASI; RAPAT KOORDINASI; PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI; PENDANAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2024
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Boyolali No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan
publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan
tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan
penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menyusun kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2021 dicabut.
92 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di
daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia;
Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentarig Pengelolaan Portal
Satu Data Indonesia.
1.Ketentuan Umum;
2.Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
3.Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
4.Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
5.Hak Akses;
6.Partisipasi,Koordinasi, dan Kerja Sama;
7.Pendanaan;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2024
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2024/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memajukan perkembangan Badan Usaha
Milik Daerah guna peningkatan perekonomian Daerah
dan kesejahteraan rakyat, perlu didukung dengan sumber
daya manusia yang memiliki kompetensi, berdedikasi dan
berintegritas; bahwa dalam rangka memperoleh sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi, berdedikasi dan berintegritas,
perlu dilakukan pengangkatan yang dilakukan melalui
proses Seleksi dan pemberhentian anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan untuk
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyerahan Kewenangan; Tata Cara Pengangkatan; Tata Cara Pemberhentian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 20 HLM; Lampiran: 2 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
