Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok : Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: a. Kebijakan umum b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan ; c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah ; dan d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat ; e. Kerjasama ; f. Monitoring , Pembinaan dan Pengawasan ; dan g. Pendanaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangkalan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bangkalan

Tanggal Penetapan

06 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2024

Tanggal Berlaku

06 Juni 2024

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI E

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 116 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelenggaraan - pesantren
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan , fungsi dakwah, dan fungsi diperlukan , diperlukan pengaturan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tradisi dan kekhasan Pesantren ; b. bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki banyak pondok pesantren dan memiliki kekhasan atau karakter terkait penyelenggaran pesantren, sehingga perlu diberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren ; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Pesantren, mengamanahkan pada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b , dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerin tah Penggan ti U ndang-U ndang N omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685); 5 . Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 6406) ; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133) ; 8 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 9 . Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206) ; 10 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan P roduk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); sebaga i mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) (Serita Negara Republik I ndonesia Tahun 2019 Nomor 157) ; 11. Peraturan Menter i Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432). Materi pokok : Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: a. Kebijakan umum b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan ; c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah ; dan d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat ; e. Kerjasama ; f. Monitoring , Pembinaan dan Pengawasan ; dan g. Pendanaan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. Jumlah halaman : 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT