Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-UndangNomor23 Tabun 2014; Undang-UndangNomor30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor07 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penyertaan Modal Daerah;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Banyumas Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c
angka 1 dan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan
Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah
satu kegiatan yang dapat didanai dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung
tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik
rokok;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh
pabrik rokok di Kabupaten Banyumas, perlu menyusun
tata cara pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik
Rokok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau dan
Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas Tahun 2022
yang meliputi
Pemberian BLT DBHCHT
Kriteria Penerima BLT DBHCHT
Pendataan
Penyaluran Dan Pelaporan
Monitoring Dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mars Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan semangat dan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kab. Bandung Barat perlu ditunjukan dan diwujudkan dalam bentuk Mars Daerah maka perlu ditetapkan dalam Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kedudukan Dan Fungsi, Syair Dan Notasi Mars Daerah, Penggunaan Mars Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:
bahwa bencana baik yang disebabkan faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Tangerang; bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak bencana di Kabupaten Tangerang, diperlukan upaya-upaya untuk membentuk ketangguhan masyarakat terhadap bencana dari berbagai pihak salah satunya dari desa atau kelurahan dengan cara mengembangkan desa atau kelurahan tangguh bencana.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2020; Peraturan BPBN No. 3 Tahun 2008; Peraturan BPBN No. 1 Tahun 2012; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 21 Tahun 2020; Perbup No. 5 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan reklame, diperlukan pengaturan jaminan bongkar.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Jaminan Bongkar; Pelaporan Jaminan Bongkar; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 47 Tahun 2022
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 16 (enam belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tata Cara Penyaluran ADD; Tata Cara Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten
Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 18)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp IV
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63A
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera Awal dan Ditera Ulang
serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Tata Cara Pendaftaran;
b. Objek dan Subyek Retribusi;
c. Penyelenggaraan Pelayanan Kemetrologian;
d. Tata Cara Pemungutan;
e. Masa Retribusi;
f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
g. Rumusan dan Tarif;
h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
i. Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Penbebasan
Retribusi;
j. Tata Cara Penghapusan Piutang Ke daluwarsa;
k. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
l. Sanksi Administrasi; dan
m. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2022
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2022/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan pasal 163 peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengesaran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi ,antar unit organisasi ,antar program,antar kegiatan ,antar jenis belanja ,antar obyek belanja dan atau antar rincian obyek belanja serta beradasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 71 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2019;PP o 15 Tahun 2019;Perpres No 7 Tahun 2022;Permendagri No 7 Tahun 2022;Permendagri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021;Permendagri No 27 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2022;Peremenkes No 2 Tahun 2022;P_ermenkes No 3 Tahun 2022;Permendikbud No 3 Tahun 2022;Peraturan Menteri Pertanian No 4 Tahun 2022;Peraturan Perpustakaan Nasional No 1 Tahun 2022;Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional No 13 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional No 2 Tahun 2021;Perda No 8 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai:PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
