Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Wajib Pandu Bagi Kapal/Tongkang yang Melintas di Bawah Jembatan Musi II
ABSTRAK:
Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam rangka menciptakan tertib lalu lintas angkutan sungai yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, perlu mengatur ketentuan mengenai wajib pandu bagi kapal/tongkang yang melintas di bawab jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II. Pengaturan mengenai wajib pandu bagi kapal/tongkang yang melintas di bawah jembatan musi II dan duplikat musi II, perlu diwujudkan dalam suatu regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, wajib pandu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Desa Atas Capaian Kinerja Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 50 Tahun 2014
besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari alokasi dana desa anggaran pendapatam dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2014/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No.2 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.6 Tahun 2007; Perda Kab Gorontalo No,7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 termasuk didalamnya mengatur tentang Pengaturan Besaran Penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Permenhan No. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 50, BN.2014/No.1485, peraturan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri E Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tuban TA 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin besarnya beban kerja Dinas
Pertambangan dan ESDM Kabupaten Buru dan untuk
memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas dinas di kecamatan,
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas
Pertambangan dan ESDM di wilayah kecamatan.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas
Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Buru dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pertambangan dan ESDM di Wilayah Kecamatan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas Pertambangan
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas Pertambangan
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2014/No. 51 Seri E Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo 'Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa dengan terjadinya dinamika perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang undangan, maka jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dengan memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.03.09/59/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jadwal Retensi Arsip
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2009 dicabut.
40 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
