Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.742 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012

Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Mengubah :

Peraturan BI No. 9/12/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
Peraturan BI No. 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

Download :
Peraturan BI No. 14-24-PBI-2012.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012

Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 08/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2011

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012

Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 88/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012

Mencabut :

Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007

Download :
Permendag No. 12 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Pewilayahan Sumber Bibit

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah :

Permentan No. 48/Permentan/OT.140/9/2011 Tahun 2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit

Download :
Permentan Nomor 64 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 78 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2012 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
PermenPU08-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 Tahun 2012

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Perikanan Tangkapan Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 13 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2012

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Pergub-No.-3-Th-2012-final.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN - HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) - PUPUK BERSUBSIDI - SEKTOR PERTANIAN - TA 2012

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3 , BD.2012/NO.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan No. 1025/SR.130 /B5/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 pada poin (5) bahwa Permentan No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 untuk di tindaklanjuti dengan penerbitan Pergub Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2012.
UU No. 19 Darurat Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2011; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2001; PP No. 52 Tahun 2001; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2005; Perpres No. 47 Tahun 2009; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Kepmenperindag No. 634/MPP/Kep/9/2002; Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/TP.210/4/2003; Kepmentan No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Permentan No. 08/Permentan /SR.140/2/2007; Permentan No. 40/Permentan /OT.140/4/2007; Permentan No. 28/Permentan /SR.130/5/2009; Permenkeu No. 120/PMK.02/2/2010; Permentan No. 61/Permentan /OT.140/ 10/2010; Permendag No. 17/M-DAG/PER/6/201; Kepgub Jambi No. 342 Tahun 2011.
Pergub ini mengenai Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, meliputi: peruntukan pupuk bersubsidi; alokasi pupuk bersubsidi; penyaluran pupuk bersubsidi; pengawasan dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012.
Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
10 hlm.; Lampiran I s.d. VII 14 hlm.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012

Pedoman Penanganan Pascapanen Nilam

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 54 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 03.1 Tahun 2012

Pengelolaan Piutang dan Utang pada Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup No 3.1 Tahun 2012 ocr.pdf

Abstrak

piutang-utang-badan layanan umum daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03.1, BD.2012/NO.3.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Piutang dan Utang pada Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan piutang dan utang Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pengelolaan Piutang Dan Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; eraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pengelolaan Piutang dan pengelolaan Utang pada Badan Layanan Umum Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2012.