Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.765 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 441 Tahun 2010

Pembagian Dan Penggunaan Laba Bersih Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Garut

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

2010 Perbup No 441.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP-NO.-11-Direksi-dan-Dewan-Pengawas-Ok.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Perbup No 7 Tahun 2010 ocr.pdf

pembukaan-penutupan-rekening

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2010/NO.7, LL KAB. SEKADAU: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomo 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Mekanisme Pembukaan Rekening Penerimaan SKPD, Mekanisme Pembukaan Rekening Pengeluaran SKPD, Mekanisme Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran SKPD, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2010.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 119 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sumedang No. 79 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Download file:

Perbup 119 Th 2009 ttg De... dan Direksi BPR.pdf

DEWAN - PENGAWAS - DAN - DIREKSI - PERUSAHAAN - DAERAH - BANK - PERKREDITAN - RAKYAT - SUMEDANG

2009

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 119, BD Kab. Sumedang Tahun 2009 No. 119

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang

ABSTRAK:

Bahwa agar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan perlu dikelola oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman dalam bidang perbankan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang, perlu menetapkan prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2006; Perda Kab. Sumedang No. 15 Tahun 2003; Perda Kab. Sumedang No. 6 Tahun 2006; Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Sumedang No. 8 Tahun 2008; Perda Kab.Sumedang No. 3 Tahun 2009; Perbup Sumedang No. 83 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Dewan Pengawas; Direksi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
22 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 39 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP-39-2008-TUNLAK-PD BPR BLORA.pdf

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2009/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Modal Dasar dan Modal Disetor Bab III Organisasi Bab IV Dewan Pengawas Bab V Direksi Bab VI Satuan Pengawas Internal Bab VII Seksi Pemasaran Bab VIII Seksi Pelayanan Bab IX Rapat Pengurus Bab X Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Bab XI Usaha Bab XII Laporan Bab XIII Aktiva Tetap dan Inventaris Bab XIV Pembagian Laba Bab XV Kerjasama Bab XV Logo dan Stempel Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan Bab XVII Ketentuan Lain-lain Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
33 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 473 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup 473 Tahun 2006.pdf

TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2006/No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ( PD BPR BKK) , maka perlu mengatur Tata Cara Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ( PD BKK ) dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ( PD BPR BKK ) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penyetoran laba bersih perusahaan daerah badan kredit kecamatan dan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan untuk pemerintah kabupaten karanganyar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2006.
4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 288 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

BD29SrE21.pdf

pembentukan organisasi-perusahaan daerah-bank

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 288, BD.2006/No.29 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penggabungan usaha/merger dari 14 (empat belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 tahun 2000;Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/99;Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8/4/KEP.DpG/2006;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002
Peraturan Bupati ini memuat tentang pembentukan; tugas pokok,fungsi dan usaha; dan susunan organisasi perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2006.
31 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 36 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Harta Kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Di Kabupaten Majalengka

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 2005_36 PENGELOLAA...KEKAYAAN PD. BPR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 35 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Di Kabupaten Majalengka

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 2005_35 PEDOMAN KEPEGAWAIAN PD. BPR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Di Kabupaten Majalengka

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 2005_34 SEKERTARIS DEWAN PD. BPR.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.