Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.658 peraturan dalam 0,015 detik

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Qanun Nomor 6 Tahun 2019_001.pdf

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA

2019

Qanun NO. 6, BD.2019/ No. 6

Qanun tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA

ABSTRAK:

Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Aceh Utara merupakan badan usaha perbankan yang idealnya bersifat padat modal financial untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat; Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Aceh Utara yang dapat memberikan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun angarn berkenaan telah ditetpkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.
Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2008;
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Penganggaran, Hak dan Kewajiban, Bagi Hasil Keuntungan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
12 halaman

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Bank Tani dan Nelayan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

UU Darurat Nomor 18 Tahun 1957.pdf

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Penetapan Untuk Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40 Tahun 1953)

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Download file:

UU Darurat Nomor 14 Tahun 1957.pdf

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Bank Negara Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Perpu Nomor 2 Tahun 1946

Download file:

UU Darurat Nomor 2 Tahun 1955.pdf

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1952

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

UU Darurat Nomor 5 Tahun 1952.pdf

Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Perobahan Undang-Undang Postspaarban (Staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295)

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

UU Darurat Nomor 9 Tahun 1950.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2019

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Dlreksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Download file:

Permen-No.22-2006.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan BPR

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 94 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Direksi Dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi

Download file:

Permendagri 58 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2006.