Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda Sabu Raijua No. 23 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017

Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HILIR

APBD Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Download :
Pergub 23 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HILIR

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD 2014/NO.23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HILIR

ABSTRAK:

Sebagai pelaksanaan dari Perda Provinsi Jabar No. 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir, perlu ditetapkan Pergub Jabar tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jabar No. 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Perda Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 17 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan; 3. Kegiatan Usaha; 4. Pemegang Saham; 5. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2017

Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup_Labuhanbatu_No. 23 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP Nomor 23 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018

Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontrak Kerja Sama Yang Akan Berakhir

Diubah dengan :

Permen ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya
Permen ESDM No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berkahir Kontrak Kerja Samanya

Mencabut :

Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

Download :
Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2012

Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
pergub23-2012.pdf

Abstrak

pengangkutan-batu bara

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum

ABSTRAK:

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara telah mendorong peningkatan perekonomian dan memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan asli daerah dan masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan daerah di Sumsel. Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus dan sebelum terwujudnya jalan khusus dimaksud dapat menggunakan jalan umum untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Perda No. 5 Tahun 2011, penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara dilakukan dengan suatu pengawasan dan pengendalian oleh tim terpadu yang diatur lebih lanjut dengan pergub. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, maksud dan tujuan, pelaksanaan tata cara pengangkutan batubara, produksi batubara dan jadwal pengangkutan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan batu bara, penggunaan bahan bakar, pemeliharaan jalan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
10 hlm

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012

Tata Cara Penetapan Metodologi Dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1968

Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 28 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Mencabut :

PP No. 43 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku
PP No. 34 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu
PP No. 93 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam
PP No. 92 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin
PP No. 86 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Batubara Negara

Download :
pp no 023 tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 23 Tahun 2008

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
pergub-23-2008.pdf

Abstrak

TENTANG-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-(HET)-MINYAK-TANAH

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2008/No.23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa Harga Eceran Tertingggi (HET) Minyak Tanah sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2005; b. bahwa dengan kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertingggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah perlu ditinjau kembali; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2008.
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.