Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 116 Tahun 1965

Berlakunya Sapta Marga Bagi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 116 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 125 Tahun 1951

Pembentukan Dewan Pertahanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Kepres No.125 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 1999

Bahan Peledak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak

Download :
Keppres_No_125 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 127 Tahun 1962

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 127 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 128 Tahun 1962

Perencanaan, Penyelenggaraan, Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pertahanan Sipil, Dan Perlawanan Rakyat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 128 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1961

Penunjukan Pengadilan Tentara Jakarta Untuk Mengadili Pemberontak PRRI/Permesta

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 132 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 136 Tahun 2014

Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres Nomor 136 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 137 Tahun 1964

Mahkamah Militer Luar Biasa

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 137 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2019

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diubah sebagian dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download :
PERGUB_NO._138_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

kewaspadaan-keamanan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 138, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 52039

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan kewaspadaan dini yang meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisapasi berbagai potensi bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi DKI Jakarta.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku: 1. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; 2. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 139 Tahun 2015

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi

Download :
Perbup Muna Barat No.139 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kantor Kesatuan bangsa dan Politik-Tugas dan Fungsi-Penjabaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 139, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.