Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional
percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan
pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu
menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah; bahwa pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting
merupakan wujud kesungguhan dan konsistensi komitmen
Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari
dampak stunting yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu,
tepat sasaran dan berkelanjutan; bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan
intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis
yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas
melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan
pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan
program dan kegiatan Pecepatan Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
penurunan Stunting;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan
Tumbuh Kembang Anak; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana
Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting
Indonesia Tahun 2021-2024; 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Stunting, Intervensi Spesifik, Percepatan Penurunan Stunting, Surveilanz Gizi, Pekarangan Pangan Lestari, Pemangku kepentingan, Tim percepatan penurunan Stunting kabupaten, Tim percepatan penurunan Stunting Desa/Kelurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
RUANG LINGKUP. BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN TARGET. BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN TARGET Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga. Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bagian Ketiga
Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan. BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung jawab Pemerintah Daerah. Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah. BAB VII
DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING. BAB VIII
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah. Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan. Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan. BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
BAB XI
PEMBIAYAAN. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 48 Tahun 2022
satuan harga barang-standar biaya umum-tahun anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa satuan
harga barang dan biaya umum melampaui batas tertinggi
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 44
Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang dan
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngada, perlu menyesuaikan sebagian
standar satuan harga barang dan standar biaya umum Tahun
Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada
Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan tersebut berisi tentang standar satuan harga barang dan standar biaya umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2021
tentang Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran
2022
15 halaman; 417 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penyertaan Modal Daerah;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2022 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, maka Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Dalam Pertaturan Bupati ini diatur tentang : DINKES memiliki tugas membantu Bupati dalam Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, meliputi pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. DINKES juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, dengan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan di berbagai bidang kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 79) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu agar mampu melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi secara sistematis dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi; Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; Pemafaatan Teknologi Informasi; Evaluasi Pengembangan Kompetensi; Pendelegasian dan Wewenang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Lamp V
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 48 Tahun 2022
pola - tata - kelola - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umum - daerah - majalengka
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2022/49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja RSUD Majalengka agar dapat berjalan selaras, efektif dan efisien Dan dengan terbitnya Perbup No. 19 Tahun 2022 Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No. 44 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Pola Tata Kelola BLUD RSUD Majalengka dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 971/Menkes/Per/XI/2009; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permenkes No. 8 Tahun 2015; Permenkes No. 66 Tahun 2016; Permenkes No. 11 Tahun 2017; Permenkes No. 27 Tahun 2017; Permenkes No. 4 Tahun 2018; Permenkes No. 42 Tahun 2018; Permenkes No. 7 Tahun 2019; Permenkes No. 83 Tahun 2019; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permenkes No. 80 Tahun 2020; Permen LHK No. 6 Tahun 2021; Kepmenkes HK.0107/Menkes/1128/2022; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 77 Tahun 2021; Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pola Tata Kelola, Pola Tata Kelola Korporasi, Pola Tata Kelola Staf Medis, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
69 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 48 Tahun 2022
pengelolaan - bantuan - keuangan - pemerintah - daerah - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) PP No. 43 Tahun Dan bahwa untuk melaksanakan amanat Permendagri No. 77 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemda Yang Bersumber Dari APBD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Belanja Bantuan Keuangan, Perencanaan Dan Penganggaran Bantuan Keuangan, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2022/NO.48 LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/33/Setda~ Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sumber Agung, Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Beringin dan Desa. Muara Tiga, telah disepakati batas Desa Sumber Agung dengan Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Beringin dan Desa Muara Tiga
Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Unndang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Semen Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai jumlah penerimaan Hibah Semen untuk
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (3) Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2022
PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2022/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Alih Media Arsip; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
27
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
