Pencarian Peraturan

retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3, LL KAB. KETAPANG: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Pengurangan dan Keringanan Retribusi; Sanksi Administratif; Penagihan; Kedaluarsa Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Peninjauan Tarif Retribusi; Pengawasan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
15 halaman peraturan

SOTK

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3, TBD No.3, LL KAB. KUBU RAYA: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kemetrologian Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kemetrologian sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/MDAG/PER/ 10/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/ 10/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2009
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;Susunan Organisasi; Wilayah Kerja; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2013.
7 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

PERUBAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2013 /No. 3, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

a. bahwa berhubung Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi tzin Trayek terdapat keketiruan datam penetapannya, sehingga perlu diadakan perubahan ; b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, dikarenakan adanya permintaan sebagian dari pengguna jasa angkutan orang dan atau barang menyangkut tarif retribusi yang dibebankan kepada mereka cukup memberatkan khususnya mengenai tarif kartu pengawasan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka per!u ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat !! di Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3 209); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437) sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4844 ; 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4 4 38 ): 5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Latu Lintas dan Angkutan Jatan ( Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5025); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5 049), 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5 234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jatan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3 258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3 530); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Latutintas dan Angkutan Jatan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4578; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4 5 7 8 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4 5 9 3 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4737 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan tnsentif Pemunguntan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesnai Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5 1 6 1 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Repubtik tndonesnai Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5 317); 16. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 17. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 2 ); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi tzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 0 6 ); 20. Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Aturan Petaksanaan Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN OPERASIONAL BAB III KETENTUAN LARANGAN BAB IV SYARAT - SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IZIN TRAYEK BAB V MASA RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2013/No.59 , LL 22 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten; b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 13/PMK.08/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB IX KEBERATAN DAN BANDING BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XII KEDALUWARSA BAB XIII PEMERIKSAAN BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV KETENTUAN KHUSUS BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
22 Halaman

anggaran-kas

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2013 /No. 3, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai pasal 126 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Anggaran Kas Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013.
1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoc5165); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2007 tentang■ Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor. 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Iwoimendaa, Kecamatan Aere, Kecamatan Ueesi dan Kecamatan Dangia di Kabupaten Kolaka; 27. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013;' 29. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013; 30. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ANGGARAN KAS BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
6 Halaman

tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2013 /No. 17, LL 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan adanya pergantian/mutasi pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton, maka untuk efektifnya pelaksanaan manajemen Program Nasional Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2010-2014 di Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan kawin alam dan Inseminasi Buatan, perlu diadakan perubahan Personil Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 Provinsi Sulawesi Tenggara; 12. Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
-

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
3 Halaman

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI KAE}UPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belalja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan seteLah tahun anggarar berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daera-h tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahur Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaJa yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NoEor 75, Tambahan Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentarg Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar} Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan b 1 2 q Menimbang : Mengingat )l l€mbaran Negaia Republik lndonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolan darl Tanggung Jawab Keuangan Negara ( l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perancaraan Pembangunan Nasional ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442rl.; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Paja-k Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor So4g);Poraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l€mbararr Negara Republik Indonesia Nomor 52341i 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan da.I! Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terathir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanal Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia I )) Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan L€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbalgan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangar Daerah ( [,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarg Hibah Kepala Daerah ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahal l,embaral Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staldar Pelayanan Minimal ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuargan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( I,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarr Daerah sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaian 2012 (l,emba]aJ] Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor L2l; 24. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOq tentang Pokok-Pokok Pengelolaan f.u^g rgl )) Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2oo9 Nomor 5); ?"J's:H"1?fl,.5lx:1T"*;.r;H#iffi"iilHil'gl:;"ffi 3i"#'#miffn#rirffi '*T Menetapkan 25 a. Pendapatan b. Belanja ...... Talun 2012 Nomor 68);
MEMUTUSKAN : ;B*filgffx}{"3im3fff,x"filBx^"#x#rxfl-l'##,ifi,'5lH?iY,\ii3l'fl.#;Bii:'^* ANGGARAN Pasal L (1) Pertanggungiawabal petaksanaarr APBD berupa laporan keuangan memuat : a. l.,aporan realisasi anggaran ; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; dan ,r, :r",X?;Hr1*"fifrffi-fl**"ud pada ayat (1) dilampiri dengan l,aporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangar badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasaf 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimal<sud datam Pasal t hurul a, Tahun Anggaran Rp. 692. 4 42.569.a8a'29 676. .955. 5a qi 2012 sebagai berikut : ) Surplus/defrcit ......... c.Pembiayaan ............. - Penerimaan ........,. . - Pengeluaran ............ Surplus/Delisit ..... .. d. Sisa Lebih Perhitungan Rp. 103.229.013.106,70 Rp. 14.046.7 39 -372,OO Rp 16.177.6t4.630,29 Rp. a9.1a2.27 3.734,7 O Rp. 105.359.888.364,99 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi anggaral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.28.760.558.833,71 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggafan Pendapatan setelah Perubahan P.p.721.2O3.12a,722,OO b. Realisasi Rp- 692.442-569.a9a,29 Selisih lebih/ (kurang) Rp 28.760.558.833,7 r (2) Selisih anggaran dengan realisasi belarja sejumlah Rp.84.a22.676.291,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah Perubaharl Rp. 761.087.631,549,00 b. Realisasi Rp. 676.264.955.258,00 Selisih lebih/(kurang) Rp a4.822.67 6.291.00 (3) Selisih anggarar dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp.23.706.888.196,71 dengan rinciaa sebagai berikut: a. Surplus/deficit setelal perubalan Rp.(39.88a.5O2.827,00) b. Realisasi Rp. L6.177.5L4.63O,29 ,,r Selisih lebih/(kurang) R ,.rrrr"r""r*,^{i ) .\ (4) selisih ) anggaran dengan .ealisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.gr.47l.638,7odengan rincian sebagai berikut a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan b. Realisasi /<r c\^,j ., selisih iebih/(kurand Rp. (97.471.63s,o0) t", #:H, anggaran dengan rearisasi pengeluara.n pembiayaan sejumlah Rp.81.241.oo0,oo dengan rincian sebagai a' Anggaran Pengeluaran setelal perubahan Rp. 16.788.965.75 1,oo b. Realisasi serisihrebih/(kumn ,t Yf!!!73Prorrr*rr,* (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejurdah RP.2.839.69A.O17,7O dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto aetelah perubahal Rp.86.342.575.717,O0 b Realisasi R!.49.142.273.734 .70 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (2.839.698.O17,70) Pasal 4 Neraca- sebagaimana dimaksud pada pasal I huruf b per 3t Desember Tahun 2012, sebagai berikut a. Jumlah asset Rp. 103. 131.541.468,0O Rp. 103.229.O13.106,7O Rp. 2.08r.384.372563,38 Rp. 26.232.557.666,00 Rp. 2.055.151.814.497,34 b. Jumhh kewajiban c. Jumlah ekuitas dara Pasal 5 i:::ffi"."fr,f';"if35tr#tr*,ffii:.?" daram pasar t huruf c, untuk tahun yans terakhir sampai dengan 31 ) a. Sa-ldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 b. Arus kas dari alilivitas operasi c. Arus kas dari a.ktivitas investasi asset non - Keuangan d. Arus kas dari aLtivitas pembiayaan e. Arus kas dari aldivitas non anggaran f. Sa-ldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 20 1 I ) Rp. 106.428.7OO.7O9,0O Rp. 692.442.569.aAA,29 Rp.(228.945.56 l.7O2,OO) Rp (19.595.878.631,OO) Rp. 136.122.996,00 Rp. \Oa.A97 .O27 .472,99 Pasal 6 Catatan atas laporal keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d, tahun anggaran 2O12 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporal keuangan. Pasal 7 Perincian secara kontitatif dalam Neraca dan l,aporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 dan Pasal 5, masih akan mengalami koreksi lebih lanjut sesuai saran dalam LHP BPK-RI Makassar . Pasal 8 Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut pendapatan, belanja dar pembiayaan ; urusan pemerintahan daera-h, organisasi, Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belalja daerah menurut urusan pemerintalan daerah, organisasi, program dan kegiatan : Lampiran L4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerai untuk keselarasan dan keterpaduan urusanE Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a, Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; pemerintal:an daerah dan fungsi dalam keraagka pengelolaan keuangan Negara ; Daftar piutang daerah ; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan darl pengurangan asset tetap daerah ; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai al(hir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun aiggaran berikutnya : Da.ftar dana cadalgan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Pasal 9 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI yang - merupakan bagian tidak terPisahkan dari peraturan daerah ini. { Pasal 1O Ia I;t .iita I a ;;..J ) I:l:ly:r. Iebih lanjut *".,g"-r,.i penjabaran pertanggungiawaba4 Daeratl Kabupaten Luwu Timur diatur da.lam Peraturan Bupati. t,. ) Pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam r,em baran Daerai IGbupaten Luwr Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
98

pajak - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, perlu untuk mengubah ketentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongaan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 mengenai tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 diubah.
5 hal

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3, TLD NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e pasal 110 dan pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir, tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu ditinjau kembali; 1 Mengingat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Paraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1981 . Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- i. Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 5 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan antara Pemerintah, Produk Hukum Daerah (Berita Negara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun Pemerintah Kabupaten Bulukumba 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).
12.Kendaraan adalah kendaraan bermotor. 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bat.as waktu bagi wajib retribusi parkir; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang yang menentukan besarnyajumlah retribusi yang terutang; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 1 7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 18.Surat Keputusari Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 20.Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. (2) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir. Pasal 3 (1) Objek retribusi pelayanan tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah BAB Ill GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang (2) Retribusi· pe1ayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 (1) Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau �emotong Retribusi Tempat Khusus Parkir atau �etribusi Pelayanan Parkir cli Tepi Jalan Umum. golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata. (2) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata. 12 13 BABV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (2) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada: a. dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifi.tas pengendalian atas pelayanan tersebut; b. biaya sebagaimana dimaksud huruf a meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga: dan biaya modal; c. dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 ( 1) Tarif Retribusi Ternpat Khusus Parkir dikenakan sebagai berikut: a. Kendaraan yang diparkir untuk 2 (dua) jam pertama adalah sebagai berikut: 1). Sepeda Motor Rp. 1.000 2). Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya Rp. 2.000 3). Bus, bus mini dan Rp. 3.000 4). Truk dan tronton Rp. 5.000 b. Kendaraan yang diparkir untuk setiap jam berikutnya adalah sebagai berikut: 1). Sepeda Motor Rp. 1.000 2). Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya Rp. 1.000 3). Bus, bus mini dan Rp. 1.000 4). Truk dan tronton Rp. 2.000 (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum untuk sekali parkir dikenakan retribusi sebagai berikut: BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bulukumba. Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan. Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (3) Penerimaan retribusi menjadi pendapatan asli daerah dan disetor ke kas daerah. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal 12 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau yang tidak dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan menggunakan STRD (2) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran (3) Tata cara penagihan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 13 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 1. kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau c. memberikan keterangan yang diperlukan: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VIII KEBERATAN Pasal 14 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 15 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan hams diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 1. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 16 (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamb� imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Irnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB: BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 20 u (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 18 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang• kurangnya rrienyebutkan: a. nama dan alamat wajib pembayar; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Buku Penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 21 Pasal 19 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Bupati Bulukumba dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memperhatikan· kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 22 BAB XI KEDALUWARSA Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran, atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( ' ) huruf b : dapat diketahui dari pengajuan permohonen angsuran ataii penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 23 BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PWTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 22 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BABXIll INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. r (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 25 (2) Pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari (1) Pejabat Pega . ai Negeri Sipil tertentu lingkungan w di target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan melalui Ang�aran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum' Acara Pidana. 24 25 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 26 f. merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melahri Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 27 BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir dan Peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 28 Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
17

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013.