Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 1950

Pemberhentian Dengan Hormat Letnan Kolonel Abdoel Halim Dari Jabatan Kepala Staf Territorium Sumatera Tengah Dan Mengeluarkan Dari Dinas Tentara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 1950

Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Dan Mengeluarkan Dari Dinas Tentara Terhadap Kolonel Reserve R. Mohammad

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1950

Penetapan Aturan Dinas Untuk Angkatan Laut Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 106 Tahun 1961

Dana Perjuangan Irian Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 220 Tahun 1962 tentang Dana Perjuangan Irian Barat

Download :
Keppres No 106 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 107 Tahun 2015

Penanganan Konflik Sosial

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Pergub DIY No. 107 Tahun 2015 ttg Penanganan Konflik Sosial.pdf

Abstrak

SOSIAL – KONFLIK - PENANGANAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 107, BD.2015/NO.109

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanganan Konflik Sosial

ABSTRAK:

Untuk menciptakan serta menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas Daerah perlu sebuah upaya terpadu dari berbagai pihak di dalam penanganan konflik sosial, koordinasi upaya penanganan konflik ya perlu diatur di dalam sebuah Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015.
Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi : Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pascakonflik.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
11 HLM; -

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107 Tahun 1999

Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

Download :
Keppres_No_107_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1953

Pembubaran Misi Militer Indonesia Ke Nederland

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 110 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 1953

Penunjukan Pengadilan Tentara Di Yogyakarta Untuk Mengadili Perkara Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 111 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 1999

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

Download :
Keppres_No_112 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 115 Tahun 2022

Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Kebijakan - Pembinaan - Kesadaran - Bela Negara

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 115, LN.2022/No.184, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang terdiri atas perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan PKBN dibentuk forum komunikasi dan koordinasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Pengawasan kebijakan PKBN dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kebijakan PKBN bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Lampiran: 39 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .