TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS - PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Pejabat Negara Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP no 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021; perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pejabat Negara dan ASN di Lingkungan Pemkab Tegal yang bersumber dari APBD;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2020; Perbup Tegal No 78 Tahun 2020; Perbup tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, waktu pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketig abelas, tata cara pembayaran, pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2018
honorarium, gaji penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hak lainnya.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.20187/591
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor Dan Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor dan
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Lamandau, perlu diberikan tambahan penghasilan
berdasarkan kelangkaan
profesi dalam rangka
meningkatkan mutu dan prestasi, menjamin kesejahteraan
dan keadilan serta memacu produktivitas kerja sesuai
beban kerja dan tanggungjawabnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB Ill
TATA CARA PEMBAYARAN; BAB
IV
PENDANAAN; BAB V
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 34 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, perlu memberikan tunjangan
hari raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerin tab
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 95 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penghasilan
Bab III Pembayaran
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.9 Tahun 2021 ttg Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu menambah ketentuan mengenai pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan pengendalian gratifikasi sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diuba
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 202.
Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 34 Tahun 2019
tunjangan remunerasi bupati dan wakil bupati bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi,bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 900/BKAD/369 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006
Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Ketentuan Umum, Tugas dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati, Penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 34 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2022
perusahaan umum daerah - penghasilan - dewan pengawas dan direktur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Gaji dan Tunjangan Bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018; PERDA Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penghasilan Gaji/Tunjangan Dewan Pengawas, Penghasilan Gaji/Tunjangan Direktur, Pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan mobil dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi. Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan
transfortasi diberikan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang besaranya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transfortasi Bagi Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jayapura No. 51 Tahun 2016;
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas bagi anggota DPRD, kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Ketua, Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah)
untuk Wakil-Wakil Ketua, dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk para anggota DPRD. Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan mobil Jabatan Pimpinan atau mobil dinas bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transfortasi. Tunjangan transfortasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk pimpinan dan anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
4 hlm
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018
ombudsman ri - pengelolaan HAK - besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, serta tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa bagi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman ri
2018
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 34, BN 2018/NO 1307; PERATURAN.GO.ID: 4 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 34 Tahun 2018 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 34 Tahun 2018 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI.
Peraturan Ombudsman No. 34 Tahun 2018 secara rigid mengatur mengenai besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, serta tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa bagi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman RI; serta pelaksanaan teknis pembayaran yang berkaitan.
CATATAN:
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
