BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH - STANDARDISASI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk penyusunan biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, perlu memberikan pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/ jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; eraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012; Peraturan Bupati Rem bang Nomor 49 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Fungsi Standardisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian standar pembayaran dengan kondisi yang ada di lapangan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 16 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKEU NO. 113/PMK.05/2012
Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Merubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 41
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk: menyesuaikan kriteria persyaratan perjalanan dinas dimasa pandemi, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. perubahan mengenai ketetuan perjalanan dinas;
2. perubahan mengenai komponen biaya perjalanan dinas; dan
3. tingkat/penggolongan biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tantang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, perlu dilakukan evaluasi intern;
b. bahwa agar evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara tepat dan terjamin kualitasnya perlu disusun suatu pedoman:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Evaluasi intern atas kualitas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan yaitu:
a. evaluasi berkelanjutan (ongoing evaluation), dan
b. penilaian sendiri secara berkala (periodic self assessment).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2017
BARANG MILIK DAERAH - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang
melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang
milik daerah yang benar, akurat serta bisa
dipertanggungjawabkan melalui sensus setiap 5 (lima)
tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Sensus Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, petunjuk teknis sensus BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya
pedoman penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
perubahan perundang-undangan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
administrasi pemerintahan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);
8. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Arsip Statis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria
dan Jenis Arsip yang memiliki Nilai Guna Sekunder;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional republik indonesia (ANRI)
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip
Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan
dan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 236);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 22
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi
Arsip;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PENILAIAN ARSIP
BAB V
PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
BAB VI
PEMUSNAHAN ARSIP
BAB VII
PENYERAHAN ARSIP STATIS
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, Dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.
Materi Pokok : Tata Cara persyaratan dan tahapan PPDB TK, SD dan SMP, Tambahan Nilai untuk siswa berprestasi, ketentuan dan proses seleksi TK, SD dan SMP, Pengumuman hasil PPDB TK, SD dan SMP, Pendaftaran ulang, biaya PPDB, perpindahan peserta didik, seragam sekolah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Jumlah halaman : 26 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
