Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMASARAN GAS BUMI
ABSTRAK:
pemerintah daerah Kabupaten Sorong selama ini memanfaatkan peluang dalam berbagai kegiatan usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sorong, dan pemerintah Kabupaten Sorong berkeinginan untuk mengelola potensi sumber daya alam potensi ekonomi lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengaturan bahwa kontrak kerja sama pemasaran Gas Bumi harus melaui PT. Malamoi Olom Wobok, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran Gas Bumi
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001,
4. Undang-Undang Nomor 33 Tanun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,
9. Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 ,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan pemasaran Gas Bumi harus melalui PT. Malamoi Olom Wobok Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk dipasarkan kepada pihak ke-3,
Pemerintah daerah memberikan teguran tertulis kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan pemasaran Gas Bumi yang tidak melalui PT. Malamoi Olom Wobok Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk dipasarkan kepada pihak ke-3,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2019
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 710
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat meningkatkan PAD
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 2009
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. PP No. 55 Tahun 2016
5. Perda Kab. Kaur No. 6 Tahun 2013
Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimulai dari tata cara pengisian dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT; dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak; Wilayah pemungutan; Masa pajak dan saat terutangnya pajak; dsb, hingga pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pendistribusian
dan tata niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram
dengan harga yang wajar dan terjangkau, perlu dilakukan
penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kilogram di
titik serah Sub Penyalur/Pangkalan di Kabupaten Cilacap
secara transparan, kompetitif dan adil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun
2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk
Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, menyebutkan
bahwa harga jual eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk rumah
tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan
Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied
Petroleum Gas, menyebutkan bahwa dengan memperhatikan
kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan marjin yang wajar
serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG,
Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG
tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah Sub
Penyalur LPG Tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendistribusian dan
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendistribusian, harga jual eceran dan harga eceran tertinggi, pemantauan dan pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39
Tahun 2015 tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi
Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari sektor tersebut sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 31 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Sistem Pemungutan Pajak; Objek, Subjek dan wajib Pajak, Dasar pengenaan, Tarif, dan cara menghitung pajak; Masa Pajak; Tata cara pendaftaran dan pendataan; Tata cara perhitungan dan penetapan pajak; Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak; Tata cara pembukuan dan Pelaporan; Tata cara penagihan; Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Teknis Pemeriksaan Pajak; Tata Cara Penghapusan piutang pajak; Keberatan dan banding; dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
21 halaman, Lampiran 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sambas maka perlu adanya sub penyalur;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.30 Tahun 2009, Perpres No.191 Tahun 2014, Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penunjukkan Sub Penyalur; Persyaratan Sub Penyalur; Kewajiban dan Tanggung Jawab Sub Penyalur; Penetapan Alokasi Untuk Sub Penyalur; Harga Jual Eceran di Sub Penyalur; Kewenangan Badan Pengatur; Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 5 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032;
UU No 1 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 4 Tahun 2009;UU No 32 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 22 Tahun 2010;PP No 23 Tahun 2010;PP No 55 Tahun 2010;PP No 78 Tahun 2010;Perda No 9 Tahun 2012;Perda No 9 Tahun 2016
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN , ADVICE PLANNING
,BERAKHIRNYA ADVICE PLANNING,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,SANXSI ADMINISTRASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 8 Tahun 2019
pemanfaatan - bonus - produksi - panas - bumi - dari - star - energy - geothermal - salak - ltd
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD 2019/6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD
ABSTRAK:
Bahwa star Energy Geothermal Salak,Ltd berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal8 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2016 dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi daru star Energy Geothermal Salak maka perlu membentuk Perbup tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak,Ltd.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimanatelah dibah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 23 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Pengalokasian, Penggunaan , Penyaluran, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 103 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 mengenai keringanan harga sebanyak 25% dari harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018
petunjuk - pelaksnaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 2 - tahun - 2018 - tentang - pajak - mineral - bukan - logam - dan - bantuan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksnaaan pemda untuk melaksanakan Perda kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Petyunjuk Pelaksnaan Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2911; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pendaftaran Pendataan dan Pengelolaan Data Wajib Pajak, Tata Cara Penerbitan Pengisian Dan Penyampaian STPD SKPDKB Dan SKPDKBT, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengangsuran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan ATau Pengurangan Sanksi Administratif, Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Banding, Tata Cara Pengembakian Kelebihan Pembayaran Pajak,Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa,Tata Cara Pembukuan Dan Pemeriksaan, Pengendalian, Insentif Pemungutan, Sanksi Aminidtratif, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
76 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
