Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 2004

Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
KEPPRES No.32 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2004

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Mencabut :

PP No. 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja

Download :
PP No.32 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No.32-2004 (IMB-Dinas Tarkim).pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2004

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen

Struktur Organisasi

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2004 No 32_ocr.pdf

Abstrak

Organisasi Dan Tata Kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD.2004/NO.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan; bahwa sehubungan dengan hai tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen yang meliputi Pembentukan, Keudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, Tata Kerja, Pengangkatan Dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004.
36 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2004

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2004_32.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 32 Tahun 2004

Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Keluar Daerah di Kabupaten Murung Raya

Kehutanan dan Perkebunan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda 32 tahun 2004.pdf

Abstrak

transportasi-kehutanan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD.2004/32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Keluar Daerah di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa pembayaran Iuran Kehutanan tidak meniadakan kewajiban untuk membayar kewajiban lainnya. Untuk memperoleh kontribusi dari potensi hasil hutan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan pungutan atas pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan yang akan diangkut ke luar Daerah Kabupaten Murung Raya.
Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-uandang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN; BAB III BESARNYA PUNGUTAN; BAB IV PELAPORAN; BAB V KETENTUAN PIDANA; BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 33 Tahun 2004

Retribusi Ijin Tempat Usaha di Kabupaten Murung Raya

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 33 tahun 2004.pdf

Abstrak

pajak dan retribusi daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2004/33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa setiap orang, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang mengadakan / menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten Murung Raya memiliki Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili)
Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang–undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN SUBYEK; BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA; BAB V MASA BERLAKU IJIN; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF; BAB VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB IX SANKSI ADMINISTRASI; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 33 Tahun 2004

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-Kab.-B.-Hari-No.-33-Th-2004-ttg-perubahan-peraturan-daerah.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PENGGANTIAN - BIAYA DOKUMEN - PENGADAAN - BARANG/JASA - pencabutan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2004/No. 33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah untuk itu perlu mencabut Perda Kab. Batang Hari No. 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang / Jasa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pencabutan Perda Kab. Batang Hari tentang Pencabutan Perda Kab. Batang Hari No. 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang / Jasa.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.
Perda ini mengatur tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang / Jasa.
5 hlmn; Penjelasan 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2004

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2004

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No.33 TH 2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.