Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.563 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_55 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 61 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu
Download file:
Keputusan_Presiden_no_54 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Abstrak
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_52 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_35 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994 Tentang Tim Tarif Dan Fiskal
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 80 Tahun 1994 tentang Tim Tarif Dan Fiskal
Download file:
Keputusan_Presiden_no_32 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 74 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Mengubah
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Download file:
Keputusan_Presiden_no_31 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura
Download file:
Keputusan_Presiden_no_30 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia- Philipina
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 73 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina
Mengubah
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina
Download file:
Keputusan_Presiden_no_29 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-Thailand
Mengubah
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand
Download file:
Keputusan_Presiden_no_28 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 66 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996
Mengubah
  1. KEPPRES No. 49 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau
  2. KEPPRES No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau
Download file:
Keputusan_Presiden_no_27 TH 1996.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan