Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwal No. 31 Tahun 2013 Ttg Alokasi Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Binjai TA 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2014.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri E Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Daerah Pada Unit Donor Darah PMI Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Bantul No.16B Tahun 2011 ttg Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No.16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terwujudnya kinerja
pemerintah daerah yang optimal, diperlukan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) penyelenggaraan tugastugas pemerintah daerah;
b. bahwa hingga saat ini masih terdapat unit kerja
di lingkungan pemerintah daerah yang belum
menyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) kegiatan
ataupun yang sudah menyusun Standar
Operasional Prosedur kegiatannya namun belum
sesuai dengan yang telah ditetapkan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b
diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka tentang Pedoman Penyusunan
Standard Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kab. Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dua kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Daerah antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004
Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112,
TLNRI Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI
Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tata Laksana (Business
Process);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Dearah (BPBD.) Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah
(BPBD) Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 14
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7
Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 8
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 5
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka.
Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
50 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 45 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Mengelola Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.7 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 30 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 44 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan kedua atas tata cara pengelolaan pajak hiburan, meliputi pendaftaran dan pelaporan, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pembukuan, dan pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
21 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, didaftar, dicatat, dibukukan dan dilaporkan secara tertib, terus menerus, terarah dan terpadu guna menjamin kebenaran data dan informasi mengenai kekayaan daerah;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Penatausahaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.
56 halaman dan 37 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
