Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 82/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dituangkan dalam peraturan kepala daerah;
b. bahwa guna meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto, perlu diberikan Tambahan
Penghasilan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Mojokerto tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengatur tentang kriteria dan besaran tambahan penghasil bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
188 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Kabupaten Sampang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terahir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013
Nomor 3);
Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terahir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 12 Yaitu Angka Romawi I sampai dengan Romawi V pada Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji,
Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2013/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Serta Penempatan Uang Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7),
Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Rembang tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening
serta Penempatan Uang Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4~_86);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
· 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa koli terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah]:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten' Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah:
1. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening dan rekening pengeluaran pada Bank Umum;
2. Pembukaan dan Pengoperasian rekening pengeluaran pada Bank Umum
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan Uang Daerah dalam hal terjadi kelebihan Kas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2013.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 330 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No.7 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1956; UU No.54 Tahun 1999 UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004;PP No.25 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.85 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.55 Tahun 2008; dan Permendagri No.32 Tahun 2008.
PErbup ini mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perbup ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut mellaui Keputusan Bupati.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dipandang perlu adanya pedoman dalam Penatausahaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
b. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati
Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau masih perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA-SKPD; BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPPA-SKPD ; BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR ANGGARAN KAS ; BAB V SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUATAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN;
BAB VII SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR; BAB VIII SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN; BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUATAN SPJ PENGELUARAN; BAB X SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUATAN SPJ PENGELUARAN PEMBANTU; BAB XI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KAS DAERAH; BAB XII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA NON APBD; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
(1) BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan
Bupati ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkoordinasian,
penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan,
melaksanakan
sosialisasi,
supervisi
dan asistensi
untuk
kelancaran
penerapan
Peraturan
Bupati
ini.
(3) Peraturan Bupati ini terlampir 12 (dua belas) lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.
(4) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta alam rangka menuju ke tertib administrasi dalam penglolaan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa dan meningkatkan motivasi pemungtan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tasikmalaya, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratu ran Bu pati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa . Kabupaten Tasikmalaya perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara
PengaIokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan RetIibusi
Daerah kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 9 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 10 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015
mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
