Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 66 Undang–Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
mempunyai tugas untuk memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
maka perlu melakukan penilaian kinerja Perangkat
Daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan
Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Sidoarjo
mengatur mengenai pedoman penilaian kinerja perangkat daerah dan BUMD. pengaturan meliputi: ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara penilaian, hasil penilaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
jumlah 8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; dan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang keanggotaan BPD; kelembagaan BPD; kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang BPD; hak, kewajiban, dan larangan BPD; peraturan tata tertib BPD; pendanaan; pelaporan administrasi keuangan; ketentuan lain; serta ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2015
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur di bidang pelayanan keuangan, perlu disusun aturan tentang pemberian honorarium kepada para penyelenggara pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III Penetapan Honorarium; dan Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
4 Halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkes No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Permenkes No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Permenkes No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Permenkes No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Mengubah :
Permenkes No. 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 17, BN.2018/NO.790, kemkes.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan diri di daerah serta perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 2 Tahun 2002; UUNo. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRESNo. 34 Tahun 2010; INPRES No. 5 Tahun 2002; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Komunitas Intelijen Daerah kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah, Kelembagaan Dan Tugas Komunitas Intelijen Daerah, Pengawasan Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018
Desa - Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD NOMOR 17 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Pasal 129 sampai
dengan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017
tentang Desa.
1. Mengatur tentang tata cara pengisian keanggotaan BPD.
2. Mengatur syarat anggota BPD yaitu :
Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. tidak rangkap jabatan, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus
BUMDesa atau Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga/Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat;
f. tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa,
sampai derajat ketiga;
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
i. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
23 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN KELAS A PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sanggau No. 25 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemkab Sanggau
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama melalui pengisian secara terbuka yang dilakukan dengan cara seleksi dan tata cara yang jelas maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu ditinjau kembali
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, Uu No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.5 Tahun 2005, Permenpan RB No.13 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Peraturan Kepala BKN No.13 Tahun 2002, Permendagri No.76 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tata Cara Pelaksanaan Seleksi; Persyaratan Administrasi; Persyaratan Kompetensi; Wawancara, Rekam Jejak dan Uji Publik; Hasil Seleksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
7 HALAMAN DAN 2 HALAMAN LAMPIRAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
