Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Download :
pw46-2017 edit searchable.pdf

Abstrak

Perekonomian

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2017/No. 46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu dibentuk Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penataan PKL; Kelembagaan; Pengawasan dan Evaluasi; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
15 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang DiKenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 46 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2014

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download :
Keppres Nomor 46 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Penyaluran, Pengelolaan dan Pengembalian Program Kredit Dana Bergulir

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
2017_47_bd_perbup_juknis_program_kredit_dana_bergulir.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2007

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Download :
PP 47 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2014

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Perekonomian

Download :
PERBUP LAMBAR 47.2014 KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH .pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1994

Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Keputusan_Presiden_no_48 TH 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Struktur Organisasi Perekonomian

Download :
48.pdf
lamp 48.pdf

Abstrak

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, rincian tugas, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
29 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2000

Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
KEPPRES No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
KEPPRES No. 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_48_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2021

Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022

Perekonomian

Download :
48.pdf

Abstrak

harga satuan pokok

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/NO.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta rencana kebutuhan pekerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; bahwa pelaksanaan penganggaran di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien; bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman satuan harga pokok kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Harga Satuan Pokok Kegiatan Bab III Harga Satuan Bab IV Penerapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2007.