Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mcningkatkan dan memparlancar perwelenggaraan pemcrinuahan dan pcinbangunan pada Poterinta/s Kota Banjarbank perlu dilakukan pcnataan kcarsipan sesuai dengan kebututsan dan patembsrigan otganisasi schingga lx-ildayt guns dan bedlam' guns;hahwa Knouts's= Wo!ikon Banjarbam Nonce 159 Tahun 2001 tentang Pcdoman Taw Kearsipan di Lingkungan Pernerintah Kota Banyartkvu utak scoria' dengan perkembangan organists',
sebingga perlu dilakukan pencabutan;bahwa becdasarkan pertimbangan sebagoimana dimaksud dalam bumf a dan bumf b di etas perlu menetapkan dengan Pecan= Walikota
Undang.Undang Nomor 7 Tahun 1971;Utsclang-linclang Nemo( 9 Tahun 1999;Undangdradang Nomor 10 Tabun 2004;Undarti6Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang4radang Nomor 38 Tabun 2004;Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Iglus 2005;Peratunut Pemcrintah Namur 38 lahun 2007;Peraturan Dacrah Kota Banjarbasu Nomor 2 Tabun 2008;Peraturan Dumb Kota Banjarbani Nomor 12 Tabun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;arsip Daerah;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
122
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2020
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/NO.915
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
ABSTRAK:
dalam rangka Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan melalui tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan dan dalam rangka penyusutan arsip Daerah harus memiliki Jadwal Retensi Arsip sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Kearsipan Nomor 3 Tahun 2009
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan.
MenteriDalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 107 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 41 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENGELOILAAN ARSIP
FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN; PENGANGGARAN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017
tentang Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah.
1. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
Mengatur tata cara penyusunan Propemperda usulan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Rembang
Mencabut sebagian :
PERBUP Kab. Rembang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi kearsipan, perlu adanya kode klasifikasi arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan serta pedoman klasifikasi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 dan Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kudus No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab Kudus, telah ditetapkan Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus; bahwa dengan telah diundangkan Perbup Kudus No 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kudus No 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab Kudus, maka Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 22 mengenai pengurusan surat yang dilakukan dengan kartu kendali dan angka II Lampiran III mengenai angka kode.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017
22 hlm
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan KPU No. 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2015
Undang-undang (UU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
ABSTRAK:
1. dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia;
2. karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa memiliki peran penting sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional;
3. upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu diganti.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan
hak-hak keperdataan rakyat, serta menjaga sistem kearsipan,
diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan
prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana
dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan
yang andal;
b. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan demi
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka
perlu menyelenggarakan kearsipan di Perangkat Daerah,
Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintah
Desa, dan perorangan, yang dilakukan dalam suatu sistem
penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan
bersinambungan;
c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung sudah
tidak sesuai dan perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Dasar hukum peraturan ini dalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015;
Dalam peraturan ini daitur tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang meliputi: Asas dan Ruang Lingkup Kearsipan; Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan daerah; Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit Kearsipan; Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Arsip; Sarana dan Prasarana; Sistem Kearsipan Daerah; Penyelamatan Arsip; Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; Pendanaan; Larangan; Sanski Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
45 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
